DPR Dorong Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dipercepat

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Habib Idrus Salim Aljufri mendorong pemerintah mempercepat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum diterima sebagian tenaga pendidik.

Menurut dia, kepastian pembayaran menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Dari sisi fungsi pengawasan anggaran di Komisi XI, Habib Idrus menilai perlu ada penjelasan mengenai ketersediaan anggaran, proses pencairan, serta kendala yang menyebabkan pembayaran belum diterima sebagian guru.

Dia berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi secara transparan sekaligus memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai target.

"Keberhasilan alokasi anggaran pendidikan tidak hanya dilihat dari besaran anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dari realisasinya. Karena itu, penting untuk memastikan guru yang telah memenuhi persyaratan administratif dapat menerima haknya sesuai ketentuan," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia juga mendorong pemerintah mengidentifikasi penyebab keterlambatan secara menyeluruh agar solusi yang diambil sesuai dengan kendala di lapangan. Jika hambatan berkaitan dengan validasi data administrasi, penyelesaiannya perlu dikoordinasikan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah.

Sementara itu, kata Idrus, apabila kendala berada pada proses penyaluran atau aspek penganggaran, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan dan mempercepat penyelesaian sesuai kewenangannya.

"Guru tidak boleh dibiarkan menanggung akibat dari birokrasi dan koordinasi antarlembaga yang tidak tuntas," kata Habib Idrus.

Untuk mendukung pengawasan dan memastikan penyelesaian berjalan terukur, Habib Idrus mendorong pemerintah menyampaikan data mengenai jumlah penerima yang pembayarannya masih tertunda, total kewajiban yang belum disalurkan, serta perkiraan waktu pencairan.

Menurut dia, keterbukaan informasi tersebut dapat membantu DPR mengawal proses penyelesaian sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah keterlambatan serupa.

Komisi XI DPR RI akan terus mengawal agar anggaran negara untuk kesejahteraan pendidik dapat disalurkan sesuai ketentuan. Dia mengingatkan pembayaran TPG juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga guru, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Habib Idrus, disiplin fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan utang dan defisit, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

"Ketika negara menuntut guru disiplin mencerdaskan anak bangsa, pemerintah juga wajib disiplin membayarkan hak mereka," ujarnya.

Dia berharap kejelasan mengenai pembayaran TPG dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan serta memastikan hak para guru terpenuhi sesuai ketentuan.

Tunjangan Profesi Guru Cair Pekan Ini

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendapatkan informasi tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN mulai ditransfer ke rekening penerima pada Senin (19/10/2026).

"Kepastian ini disampaikan setelah adanya koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI," ujarnya dilansir Antara.

Dia menegaskan anggaran tunjangan tersebut telah tersedia, sehingga proses pencairan harus segera direalisasikan. Ia mengingatkan agar hak para guru tidak tertunda tanpa alasan yang jelas.

"Anggarannya sudah ada. Tolong jangan ditahan-tahan karena ini kebutuhan bagi guru-guru kita dan hak mereka untuk menerima itu," tegas Lalu Hadrian.

Ia mengungkapkan dirinya telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah siap.

"Kemarin saya ditelepon oleh Dirjen Anggaran, menyampaikan malam lalu SP2D-nya sudah siap. Insya Allah Senin cair di rekening penerima," ujar anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini.