penyerapan anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lonjakan Akselerasi Belanja K/L hingga 85,5 persen per Februari 2026 merupakan desain strategis pemerintah untuk meratakan dampak ekonomi sepanjang tahun anggaran.

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Realisasi belanja kementerian/lembaga yang dicatat KPPN Manokwari hingga Oktober 2025 mencapai Rp2,92 triliun, atau 64 persen dari total pagu anggaran, menunjukkan akselerasi positif namun masih menghadapi tantangan.

Hingga pertengahan November 2025, realisasi belanja APBD Sulteng baru mencapai 58,43 persen, jauh di bawah target 80 persen. Apa penyebab serapan anggaran ini melambat?

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap kendala administratif sebagai penyebab utama keterlambatan pembayaran honor Business Assistant (BA) dan PMO dalam program KDKMP, memicu pertanyaan kapan dana pendampingan akan terselesaikan.

Realisasi TKD Sumsel hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp25,86 triliun dari total pagu Rp34,51 triliun, menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat layanan publik.

Mendagri dan Menkeu sepakat dana daerah tidak boleh mengendap di bank, meski ada selisih data Rp18 triliun. Apa penyebab perbedaan angka ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Pemerintah Kota Jakarta Barat gencar optimalkan Penyerapan Anggaran Jakarta Barat di Triwulan IV 2025, dengan fokus pada kontrak PJLP hingga respons cepat aduan warga.

Kepala BGN Dadan Hindayana yakin anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis akan terserap maksimal, meski Menkeu mengancam penarikan dana. Mengapa BGN begitu optimistis?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan alasan di balik rendahnya Realisasi Belanja Daerah DKI yang baru mencapai 37 persen hingga Juli 2025. Apa penyebabnya?

Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Para menteri dan pimpinan lembaga wajib menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Maka itu, menjadi sebuah kewajiban supaya kementerian atau lembaga meraih opini WTP.

Jokowi dibuat geleng-geleng. Dia yakin bukan hanya tiga contoh itu saja. Masih banyak temuan serupa di berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) terus mengawasi penggunaan anggaran, baik di kota hingga kabupaten. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah bisa mengikuti hasil review dan rekomendasi dari BPKP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak optimal. Malahan beberapa anggaran seperti untuk penurunan stunting tak lebih banyak pada program konkret.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran, meski sudah diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, dirinya juga ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah.

Menurut Jokowi, peran pengawasan anggaran untuk rakyat sangat penting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru, yakni dengan mengendalikan belanja.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) baru mencapai Rp219,44 triliun sampai akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut mengalami perlambatan 5,56 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama telah mencapai Rp232,36 triliun.