Demi Penyerapan Anggaran Optimal, Jokowi Minta Pemda Nurut ke BPKP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) terus mengawasi penggunaan anggaran, baik di kota hingga kabupaten. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah bisa mengikuti hasil review dan rekomendasi dari BPKP.

"Karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, dan kota artinya bisa kawal, awasi dan arahkan. Jadi pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kota dengan BPKP tuh harusnya takut, segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).

Sebagai contoh, anggaran bagi pengentasan kemiskinan yang hanya dialokasikan 1 persen. Menurutnya ini harus menjadi perhatian lebih dulu. Selanjutnya, diikuti dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.

"Contoh lagi kita kan tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, anggaran perlindungan sosialnya kurang 1 persen, mestinya diprioritaskan dulu. Hal-hal begini perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal. Agar anggaran kita produktif betul, sekali lagi sekarang ini. Kita bersaing dengan negara lain," jelasnya.

Kepada para pemimpin daerah dan auditor dari BPKP, dia meminta kalau pengawasan penggunaan anggaran ini tidak sebatas formalitas saja. Tapi bisa jadi acuan dalam menjalankan program.

"Penguatan pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Saya minta seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP, dan nggak usah lah ada data yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP." tegasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com