Pembubaran Ormas

Pembakar pos dan mobil Pemuda Pancasila di Pondok Gede berjumlah 30 orang. Saat kejadian berlangsung, para saksi menjauh dan kabur dari lokasi kejadian dibakarnya pos tersebut. Setelah dibakar, barulah para saksi kembali ke lokasi kejadian.

Saksi ahli menyatakan, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah yang dimaksud adalah kehiatan dakwah. Kuasa hukum Kemenkum HAM menilai pandangan ahli tak sesuai dengan khilafah dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam yang menjadi referensi HTI.

Usai Perppu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, Wiranto meminta pro dan kontra dapat selesai. Sekarang waktunya untuk fokus bersama-sama berupaya menjaga keutuhan Pancasila.

Pasang badan Mendagri di depan ratusan anggota DPR buat Jokowi. anggota Fraksi PAN Andi Yuliani sempat melempar tudingan kepada Jokowi terkait Perppu Ormas ini. Menurut dia, Jokowi melanggar UU, sebagai pihak yang mengusulkan dan merancang aturan itu.

Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang.

Fadli mengungkapkan banyak yang harus direvisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 itu. Salah satunya adalah jumlah masa hukuman untuk ormas atau pribadi yang melanggar UU tersebut yang dinilai sangat berlebihan.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif akan menggugat Perppu Ormas yang baru saja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perppu Ormas disahkan menjadi UU oleh DPR setelah proses voting hari ini.

Paripurna Perppu Ormas diyakini berujung voting. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, setelah hasil lobi tersebut, kemungkinan besar akan dilakukan voting untuk mengambil putusan akhir tentang pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang (UU).

Politisi PDIP curhat selalu ditatap kiai saat bicara soal atheis & komunis. Ria merasa kecewa karena Sudrajat selalu mengarahkan pandangannya ketika mengucapkan Perppu Ormas, atheis dan juga komunis. Dia pun menegaskan, juga memiliki hak untuk dihargai sebagai seorang muslimah dan juga sebagai anggota dari Fraksi PDIP.

3 Fraksi menolak, paripurna pengesahan Perppu Ormas diskors 30 menit. Sidang Paripurna DPR terkait putusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas kini diskors untuk melakukan lobi antar fraksi. Rapat paripurna ini diskors selama 30 menit.

7 Fraksi konsisten Perppu Ormas disahkan jadi UU. Mereka berharap Perppu tersebut bisa segera disahkan menjadi UU. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Menurutnya pemerintah terkesan melakukan ancaman dalam beberapa rancangan undang-Undang yang dianggap lambat diolah oleh DPR. Mulai dari RUU Penyiaran dan juga RUU Terorisme.

NasDem disoraki saat paparkan pandangan soal Perppu Ormas. Argumentasi Jhonny mendapat teriakan dari anggota dan simpatisan fraksi yang menolak Perppu Ormas. Kubu fraksi yang menerima Perppu Ormas pun membalas dengan tepukan tangan atas pernyataan Jhonny.

"Enggak ada pasrah. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu enggak boleh pasrah. Meskipun seorang diri, kami akan melakukan itu. Dan Gerindra merasa kebenaran itu harus ditegakkan. Demokrasi harus tetap jadi komitmen kita," ujar Ahmad Muzani.

Fraksi PAN menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan sikap itu diputuskan setelah menyerap aspirasi dari ormas-ormas Islam.

Demokrat membantah perubahan sikap politik karena tawaran masuk ke koalisi partai pendukung pemerintah. Demokrat enggan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah dan tetap ingin menjadi kubu penyeimbang.

Menerima dengan catatan, PKB harap putusan Perppu Ormas tanpa voting. Salah satu pasal yang harus direvisi adalah soal mekanisme pembubaran Ormas melalui pengadilan. PKB akan mendengarkan aspirasi publik sebelum mendorong revisi tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal menginstruksikan pada seluruh anggota fraksinya untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda putusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang (UU) dalam sidang paripurna kemungkinan akan dilakukan dengan jalan voting. Hal ini jika sikap fraksi-fraksi tak berubah seperti dalam rapat Komisi II kemarin.

Perppu Ormas diputus hari ini, Fahri harap tak ada fraksi yang walk out. Secara pribadi, Fahri mengaku menolak keluarnya Perppu Ormas. Sebab, dia tidak ingin negara diberikan kewenangan sepihak untuk mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara.