Dukung Perppu Ormas, Demokrat tepis isu gabung koalisi pendukung Jokowi

Demokrat membantah perubahan sikap politik karena tawaran masuk ke koalisi partai pendukung pemerintah. Demokrat enggan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah dan tetap ingin menjadi kubu penyeimbang.

Oleh Raynaldo Ghiffari Lubabah - Reporter

Fraksi Partai Demokrat mengambil sikap politik menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Padahal, Demokrat sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan alasannya. Partainya memahami keinginan pemerintah membawa iklim demokrasi menjadi lebih baik.

"Jadi kita terima dulu, nanti kita bahas kalau ada yang perlu direvisi ya direvisi. Bagaimana pun juga saya pikir ini bagus," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Syarief membantah perubahan sikap politik Demokrat karena tawaran masuk ke koalisi partai pendukung pemerintah. Dia menegaskan Demokrat enggan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah dan tetap ingin menjadi kubu penyeimbang.

Dia juga membantah rumor anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono bakal ditarik menjadi menteri.

"Oh enggak. Kita enggak pernah mau gabung ke pemerintah. Karena dari awal kan kita enggak berkeringat dan komitmen kita, kita tetap sebagai partai penyeimbang," tegasnya.

Meski mendukung Perppu Ormas, Demokrat berpandangan ada sejumlah aturan di Perppu Ormas yang harus direvisi. Salah satunya soal mekanisme pembubaran ormas dan pelibatan peran pengadilan.

"Itu nanti di komisi II. Tapi salah satunya mungkin menyangkut masalah peringatan. Kedua, harus lewat proaes pengadilan dan sebagainya. Ini harus menjadi konsideran," ucapnya.