Paket Kebijakan Hukum

Mahfud MD mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia. Hal pertama adalah ketika digugatnya suatu UU sebagai bagian dari hukum kemungkinan besar disebabkan karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional.

Bahas reformasi hukum, Jokowi kumpulkan pimpinan lembaga di Istana. Jokowi menuturkan, dalam konstitusi tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggara hukum harus hadir dalam pemenuhan hak-hak warga negara.

ICW sayangkan isu pemilu tak masuk paket revitalisasi hukum. ICW menilai UU Pemilu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam paket kebijakan revitalisasi hukum. Sebab pemilu menjadi ujung tanduk sebuah kepemimpinan suatu wilayah. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan kepemimpinan yang baik.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menginstruksikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, segeera membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Satgas Saber Pungli ini nantinya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Sejumlah Akademisi bidang hukum menyerahkan konsep awal dari Paket Reformasi Hukum ke Menko Polhukam Wiranto di Kantornya, Jumat (14/12). Wiranto menginginkan Paket Kebijakan Hukum diprioritaskan terhadap pembenahan pelayanan-pelayanan publik yang dikenal sarat dengan muatan pungutan liar.

Menurutnya, langkah reformasi hukum sudah ditunjukkan Jokowi saat ikut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) bersama kepolisian di Kementerian Perhubungan. "Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujarnya.

Lemkapi harap paket kebijakan Jokowi benahi dua satuan polisi. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan paket kebijakan hukum. Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, ada sejumlah hal yang perlu dibenahi lewat paket kebijakan hukum.

Untuk mereformasi hukum dari hulu sampai ke hilir, ada tiga hal yang harus dilakukan. Yakni, penataan regulasi, reformasi internal institusi penegak hukum, dan reformasi budaya hukum.

Sebagai negara yang berlandaskan konstitusi, Presiden menegaskan sudah saatnya Indonesia menegakkan hukum sesuai dengan koridor. Negara harus hadir dalam membela yang benar dan menghukum yang salah. Presiden menyadari, cita-cita Indonesia menjadi negara hukum belum tercapai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Hakim Agung Gayus Lumbuun ke Istana Negara, Selasa (11/10). Kedatangan Gayus untuk membahas paket kebijakan reformasi hukum di Tanah Air. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Presiden minta paket reformasi hukum memudahkan pelayanan publik. Tim perumus paket reformasi hukum di bawah koordinasi Menko Polhukam Wiranto sudah menyiapkan dua program reformasi hukum. Yakni, program jangka pendek dan program jangka panjang

Temui Jokowi, Yasonna lapor perkembangan paket reformasi hukum. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (7/10). Pertemuan ini tidak masuk dalam agenda harian Presiden.