Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka. Pertemuan ini membahas terkait kelanjutan reformasi hukum di Tanah Air."Saya ingin mengangkat yang berkaitan dengan reformasi hukum," ungkap Jokowi di hadapan pimpinan lembaga, Rabu (26/10).Jokowi menuturkan, dalam konstitusi tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggara hukum harus hadir dalam pemenuhan hak-hak warga negara.Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyadari cita cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum."Ini tak boleh dibiarkan, kepastian hukum harus dimiliki negara agar mampu bersaing," ucapnya.Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, dibutuhkan sinergitas antara pimpinan lembaga penegak hukum dengan pimpinan lembaga lain."Sinergi dan kerja sama sangat penting dalam laksanakan reformasi hukum, penataan regulasi kerja sama DPR termasuk di dalamnya memberantas mafia peradilan," terangnya.Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Bahas reformasi hukum, Jokowi kumpulkan pimpinan lembaga di Istana
Bahas reformasi hukum, Jokowi kumpulkan pimpinan lembaga di Istana. Jokowi menuturkan, dalam konstitusi tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggara hukum harus hadir dalam pemenuhan hak-hak warga negara.
Rekomendasi