Menkum Supratman Andi Agtas

Dicabutnya kewarganegaraannya itu berlaku otomatis usai bergabung jadi tentara bayaran Rusia.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selama itu bukan penghinaan, tak masalah.

KUHAP 2026 mengatur mekanisme plea bargaining. Tersangka dapat mengakui bersalah sejak penyidikan, namun proses tetap disahkan melalui pengadilan.

Supratman Andi Agtas juga menepis beragam informasi keliru yang beredar terkait RKUHAP.

Tanpa payung hukum yang jelas, profesi wartawan dan industri media nasional menghadapi ancaman eksistensial.

Menteri Hukum menyebut, musik bukan sekadar hiburan di ruang publik, tetapi juga karya yang memiliki nilai ekonomi dan pantas dihargai.

Menteri Hukum (Menhum), Supratman Andi Agtas mengumumkan terobosan penting dalam sistem pembiayaan nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada intervensi pemerintah dalam proses Pengesahan Mardiono Ketua Umum PPP, bahkan diklaim selesai dalam sehari.

Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Joint Statement ini disepakati dalam rangka mempertegas komitmen kemitraan dalam meningkatkan keadilan, mendukung pembangunan ekonomi di ASEAN.

Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui mediasi.

Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai WNI usai mengikuti operasi militer Rusia.

Meski begitu, jumlah tersebut bukan sebagai angka yang final. Karena, bisa kemungkinan akan bertambah dan berkurang

Menkum memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada lima rekayasa konstitusional yang telah diberikan MK.

"Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru, namanya kolusi," kata Mahfud

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui sudah menerapkan penghematan sebelum aturan itu diterbitkan.

Menteri Hukum Supratman menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengkritik Prabowo soal wacana memaafkan terhadap koruptor.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo

Kejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, hingga Rehabilitasi.