Larangan Rapat di Hotel

Mendagri Tjahjo Kumolo hanya memberikan arahan kepada staf internal agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD. Dia menyebut arahan ini sebagai respons atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut larangan rapat di hotel. Pernyataan ini dinilai membuat para pengusaha hotel lega. Masalah pelarangan rapat di hotel juga pernah terjadi pada akhir 2015

Larangan PNS rapat di hotel dicabut, penerimaan pajak di Solo naik. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Solo hingga awal Desember 2016 sebanyak Rp 24,9 miliar. Jumlah tersebut melampaui target awal yang hanya sebesar Rp 22 miliar.

Menteri Asman sebut rapat di hotel berdampak positif buat ekonomi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan kegiatan rapat di hotel oleh pegawai negeri sipil dapat memberikan stimulus bagi pengusaha perhotelan, juga berdampak positif bagi perekonomian.

Yuddy dinilai menyalahi aturan yang dia buatnya sendiri yakni larangan pejabat mudik dengan mobil dinas.

"Kalau kita potong lagi tahun 2016 itu nanti tulang dan dagingnya kena, nangis," ujar Askolani.

Peningkatan terjadi pada hotel bintang 2 sampai 4, sementara hotel bintang 5 mengalami penurunan.

Acara itu bakal dilakukan di Hotel Le Meredien Jakarta, pukul 14.00 - 17.00, hari ini.

Selain itu, rakor merekomendasikan tentang pengguliran dana hibah.

"Gedung wali kota gede-gede gitu ngapain lah pake hotel. Seribu orang juga masuk."

Keluhan pengusaha hotel soal omzet menurun membuat Yuddy luluh dan melonggarkan aturan rapat harus di kantor.

Namun, dia membantah pelonggaran dibuat atas dasar bujuk rayu pelaku industri tersebut.

Kementerian PAN-RB akan mendetailkan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga."

Ketergantungan usaha perhotelan dengan pemerintah selama ini cukup tinggi.

"Laporan yang masuk, dalam dua bulan negara bisa menghemat Rp 5,2 triliun. Itu angka yang besar," ungkap Yuddy.

Yuddy mengklaim kebijakan-kebijakan yang dibuatnya telah menghemat anggaran negara.

"Tidak perlu khawatir. Pemerintah mengembangkan sektor pariwisata," kata Menteri Yuddy.

Suryamin berharap pemerintah memiliki opsi berupa kebijakan lain untuk meningkatkan potensi hunian kamar hotel.

Penghematan besar berasal dari Kementerian ESDM, mampu menghemat hingga Rp 15 miliar.