Menteri Yuddy: 17 tahun PNS rapat di hotel, negara rugi sangat besar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi gencar melakukan sosialisasi surat edaran yang telah dia keluarkan, yang di antaranya berisi larangan kepada kementerian dan PNS di lembaga pemerintahan lainnya menyewa hotel untuk menggelar rapat. Larangan yang sempat menimbulkan kontroversi itu terus dia sosialisasikan. Hasilnya, saat ini tidak ada PNS yang berani menggelar acara di hotel-hotel kecuali alasan yang sangat mendesak.Menurut Yuddy, dengan tidak melakukan rapat di hotel-hotel, pemerintah menghemat triliunan rupiah. Pemborosan anggaran pun bisa semakin ditekan. "Larangan rapat di hotel itu untuk mengubah perilaku, mengefisienkan anggaran, melatih kedisiplinan," kata Yuddy dalam wawancara khusus dengan merdeka.com dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.Yuddy menegaskan, selama 17 tahun terakhir, PNS membiasakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah. Padahal mereka juga punya ruangan sendiri yang tak kalah bagusnya. Yang paling parah menurut Yuddy, menggelar acara di hotel mewah dianggap hal yang lumrah."17 Tahun selama ini PNS banyak rapat di hotel dan dianggap biasa. Padahal itu pemborosan anggaran luar biasa, penyalahgunaan wewenang, dan ada indikasi korupsi kuat, berdasarkan hasil laporan BPKP, laporan BIN, laporan manajer hotel yang selalu ada pembukuan ganda. Negara dirugikan sangat besar," ungkap Yuddy.Selama ini, Yuddy pun telah menerapkan larangan rapat di hotel di kementerian yang dia pimpin. Hasilnya, selama dua bulan kementeriannya hemat Rp 4 miliar, demikian juga di kementerian lain seperti ESDM. "Ini terjadi kurang 3 bulan di pemerintahan Presiden Jokowi. Ini artinya apa? Sebenarnya aparatur kita disiplin, tapi tinggal bagaimana bisa konsisten," terang Yuddy.Ditanya soal kementerian yang pernah dia pimpin juga pernah menggelar acara di Balai Kartini, Yuddy membela diri.

"Itu ulah provokator yang memang ingin degradasi kebijakan pemerintah supaya bisa bikin acara di hotel lagi. Itu kan di Balai Kartini, semewah apa, punya siapa? Itu kan punya Yayasan Kartika Eka Paksi, TNI AD, institusi pemerintah juga. Gedung yang dibangun dengan uang pemerintah. Jadi semua fasilitas punya pemerintah bisa digunakan. Kalau di Kementerian PAN RB cuma muat 400 orang, ini pesertanya 4.000, ya harus cari tempat lain dong," tukas Yuddy."Saat itu pilihannya ada 3, gedung Manggala Wanabhakti milik Departemen Kehutanan, Balai Sudirman milik TNI, atau di Balai Kartini punya TNI AD. Kebetulan yang dua penuh. Ada satu lagi Bidakara punyanya Bank Indonesia. Nah yang bilang itu hotel mewah siapa, punya pemerintah semua," imbuh politikus Partai Hanura tersebut. Selanjutnya, Yuddy memaparkan surat edarannya yang kedua, yakni tentang mengutamakan produk lokal serta makanan tradisional saat acara-acara PNS. Menurutnya hal ini juga berhasil."Dalam menyajikan makanan rapat-rapat, mengutamakan produk lokal buatan dalam negeri. Apa contohnya, enggak boleh lagi ada anggur Australia, jeruk Taiwan, buah-buah impor, semua harus lokal. Awalnya pada kaget, sekarang petani seneng, bisa naik pangkat buah-buah mereka ada di meja rapat. Ada manggis, lengkeng, jeruk Pontianak, jeruk Garut nongol lagi, rambutan naik pangkat," kata Yuddy."Coba sekarang ke pasar cari singkong, tidak semudah dulu. Sekarang kantor-kantor pemerintah menyajikan singkong, ubi rebus, kacang rebus."Surat edaran ketiga, soal penghematan AC yang tak boleh di bawah 24 derajat, juga menurut Yuddy menuai hasil. Menurut Yuddy kebijakan ini bisa menghemat listrik. Di kementeriannya, tiap bulan kini sudah menghemat Rp 6 juta lantaran penghematan ini. "Orang yang tadinya pakai jaket gak perlu pakai jaket pakai baju biasa, dulunya pakai jas dan dasi, kini enggak perlu." Menurutnya dampak kebijakan ini memang kelihatan kecil. Namun kalau dilakukan secara masif di seluruh kantor pemerintah, maka hasilnya akan luar biasa. "Coba satu kantor saja kalau bisa menghemat listrik. Anggap satu bulan seribu KWH, berapa kantor ada di DKI, berarti puluhan ribu KWH dihemat. PLN saja mau bikin 1 MegaWatt saja ngos-ngosan susah," kata Yuddy bersemangat.Nah, kebijakan yang tak kalah bikin heboh, soal larangan gelar kawinan pejabat dengan undangan di atas 400 orang, menurut Yuddy juga mulai menunjukkan dampak positifnya. "Zaman Pak Harto saja cuma mengundang 250 orang. Apa Pak Harto enggak mau undang gubernur, bisa. Tapi tahu diri dan ambil sisi yang baik. Apa Pak Jokowi enggak punya anak? Punya anak perempuan mau mantenan bentar lagi, tapi dia tau perasaan rakyatnya."Terakhir, kebijakan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara melaporkan harta kekayaan juga telah gencar dilakukan. "Pernahkah selama ini terjadi? Enggak ada. Kantor Kementerian PAN RB seminggu semua sudah lapor harta kekayaan. Sedangkan kantor lain kita kasih waktu 3 bulan, formatnya kita bikin mudah dan sederhana," ujarnya."Ini semua dalam rangka menciptakan pemerintahan dalam tata kelola yang baik, yang benar, basisnya itu apa, perilaku dan keteladanan aparatur. Itu menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan publik yang prima, yang baik, ini yang jadi sasaran reformasi birokrasi," papar pria kelahiran tahun 1968 tersebut yang mengaku kebijakannya ini didukung penuh oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.Apakah sekarang sudah tak ada lagi kementerian gelar acara di hotel-hotel mewah? "Silakan cek sendiri, dalam waktu 3 bulan ini masih ada gak yang rapat di hotel," tantang Yuddy.