Menpan

Azwar Anas mengingatkan, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

MenpanRB menjelaskan pemerintah membahas, soal libur pada 28-30 Juni 2023, bukan semata-mata hanya karena usulan dari Muhammadiyah. Namun, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

Menpan Anas masih belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji bisa diterapkan pada 2024 mendatang. Namun, dia mengaku tetap optimistis, mengingat perhatian Jokowi pada penguatan SDM, termasuk di lingkungan ASN.

Menpan RB menjelaskan para ASN muda yang berminat untuk pindah ke IKN tersebut dikarenakan nantinya di Nusantara akan bekerja dengan sistem berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Azwar Anas menjelaskan, sistem pemerintahan yang disiapkan di IKN serba berbasis elektronik dengan fasilitas serba digital. Lokasi kantor dan tempat kerja tidak jauh, didukung kendaraan ramah lingkungan yang berenergi listrik.

Kemen PAN-RB sedang mendata personel ASN yang akan pindah ke IKN yang keseluruhan dari 35 kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, hasil tersebut menunjukkan implementasi SPBE yang terus meningkat secara signifikan.

Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masa transisi 5 tahun hingga November 2023 status tenaga non ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi PNS atau PPPK.

Dia juga menegaskan akan ada reward dan punishment di sistem akuntabilitas pemerintah. Menurutnya, program-program pelayanan publik yang terintegrasi akan menjadi ukuran penting.

Anas mengatakan, dirinya harus menjabarkan dan mendukung visi misi Presiden Jokowi. Terutama birokrasi harus sungguh-sungguh terlibat dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

Jokowi mengatakan ketika Anas menjabat Bupati Banyuwangi dulu, banyak terobosan yang sudah dilakukan. Hal itu yang membuat Jokowi memilih Anas.

Menurut Bambang, Azwar Anas memang merupakan kader PDIP yang memiliki rekam jejak yang baik. Baik sebagai Bupati Banyuwangi, maupun anggota DPR.

Anas dilantik sesuai Keputusan Presiden Nomor 91 B Tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

Azwar tercatat memiliki harta sebesar Rp16.380.464.415 atau Rp16,3 miliar. Dia terakhir kali melaporkan hartanya pada 31 Maret 2022 saat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Azwar Anas juga dikenal luas sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode 2010 hingga 2021. Dia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Abdullah Azwar Anas saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Kendati demikian, Ngabalin menegaskan, kewenangan untuk menunjuk sosok pengganti Tjahjo Kumolo merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Kemungkinan Olly menjadi Menpan RB karena merupakan kader PDIP.

Bambang Pacul menyebut, siapapun sosok yang ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan tegak lurus menjalankan tugasnya.

Ketika ditanya kesiapannya menjadi menteri, Olly tidak memberikan jawaban. Ia hanya terlihat menganggukkan kepala saja.