Kpk Tangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta

Haryadi Suyuti divonis pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta diwajibkan membayar pidana denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp165 juta.

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terbukti bersalah menerima suap terkait penerbitan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dituntut 6,5 tahun penjara terkait kasus suap perizinan IMB Royal Kedhaton. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Haryadi terbukti secara sah telah melakukan korupsi bersama terdakwa lainnya.

Majelis hakim dipimpin Djauhar Setyadi menilai jika Dandan Jaya dan bersama terdakwa Oon Nusihono terbukti melakukan suap kepada eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Sebelumnya pada Senin (31/10) lalu terdakwa Oon sudah lebih dulu dijatuhi vonis 3 tahun penjara.

Dugaan itu diketahui saat tim penyidik KPK memeriksa Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta pada Senin (12/9) kemarin.

JPU dari KPK Rudi Dwi Prasetyono mengungkapkan fakta adanya pemberian hadiah kepada Haryadi saat berulang tahun ke-55 pada 2019 lalu. Hadiah ini berupa sepeda elektrik dengan merk Specialized seharga lebih kurang Rp80 juta.

Ada sejumlah barang yang diberikan pada Haryadi baik itu berupa uang tunai, satu unit mobil hingga sebuah sepeda elektrik.

Bukti baru tersebut yakni berbagai dokumen termasuk aliran uang yang masuk ke mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menggeledah Plaza Summarecon di Jakarta Timur, terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Tersangka HS.

Ali mengatakan, tim jaksa KPK telah menerima kelengkapan berkas penyidikan. Tim jaksa KPK kini memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menyusun surat dakwaan Oon Nasihono.

DJK ditahan di Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Suap Izin Apartemen di Kota Yogyakarta. KPK menahan Direktur PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika yang merupakan pengembangan kasus yang melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Selain kepada Jason Lim, hal itu juga dicecar tim penyidik KPK kepada Permit Manager PT Summarecon Agung Dwi Putranto Setyaning JP, Head of Finance & Accounting, Sumarecon Property Development Dony Wirawan, dan Staf Akunting PT Sumarecon Agung Marthin.

Selain Jason, KPK memanggil saksi lainnya, yakni Dwi Putranto Setyaning Jp selaku Permit Manager PT Summarecon Agung, Dony Wirawan selaku Head of Finance & Accounting Sumarecon Property Development, dan Marthin selaku akunting PT Sumarecon Agung.

Dugaan itu diketahui saat tim penyidik memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Suyana, Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Dian Lakhsmi Pratiwi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta Eko Suharto, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Christy Dewayani.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti 40 Hari. KPK memperpanjang masa penahanan Haryadi Suyuti sebagai tersangka terkait dugaan suap izin pembangunan Apartemen di Pemkot Yogyakarta. KPK menambah masa penahanan eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti selama 40 hari.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Oon Nusihon. Masa penahanan VP Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Oon Nusihono diperpanjang KPK terkait dugaan suap yang juga melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat jajaran direksi PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Mereka diduga sepakat memberi suap kepada Wali Kota Yogyakarta, yang saat itu dijabat Haryadi Suyuti, untuk memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, Malioboro, Yogyakarta.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi telah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dicecar soal adanya dana khusus dari PT Summarecon Agung untuk Wali Kota Yogyakarta 2017-2022 Haryadi Suyuti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Summarecon Agung sengaja menyuap Haryadi Suyuti, saat menjabat Wali Kota Yogyakarta, untuk mempercepat pembangunan apartemen di Malioboro. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan sejumlah saksi.