Kpk Ott Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Terpidana pemberi suap kepada eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Agung Sucipto dihadirkan dalam sidang suap empat auditor BPK Sulsel di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (21/2). Dalam kesaksiannya, dia mengaku memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada terdakwa Wahid Ikhsan Wahyuddin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. Saat ini lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan sudah menetapkan tersangkanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) selama delapan jam. Dari hasil penggeledahan tersebut KPK membawa satu buah koper, tiga kardus, dan satu boks.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel). Penggeledahan dilakukan KPK sejak pukul 12.00 Wita, Kamis (21/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang yang dirampas dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. Lelang dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Sudirman Sulaiman jadi Gubernur Sulawesi Selatan di Istana Negara, Kamis (10/3). Andi menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan seluruh fraksi di DPRD Sulsel telah menyetujui pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel pasca divonis hukuman 5 tahun penjara karena kasus suap dan gratifikasi.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari membenarkan pihaknya telah menerima Keppres tentang pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel dari Sekretariat Negara. Ina mengatakan Keppres tersebut ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 12 Januari 2022.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memproses surat pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah ini dilakukan setelah putusan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Nurdin divonis 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar.

Penasihat hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis membenarkan kliennya tidak mengajukan banding atas vonis yang diberikan majelis hakim PN Tipikor Makassar. Arman mengaku keputusan Nurdin Abdullah tidak mengajukan banding berdasarkan hasil rembuk keluarga kliennya.

Setelah mengirim salinan amar putusan Nurdin Abdullah ke Kemendagri, selanjutnya Biro Pemerintahan menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Ia menegaskan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur berdasarkan Kepres.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Nurdin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,18 miliar dan SGD 350 ribu.

Berdasarkan aturan hukum, Nurdin Abdullah mempunyai waktu tujuh hari untuk mengambil keputusan apakah mengajukan banding atau tidak.

Majelis hakim memberikan pidana tambahan kepada Nurdin Abdullah yakni mengembalikan uang sebesar Rp2,187 miliar dan SGD 350 ribu.

Vonis terhadap Edy tersebut tidak berbeda jauh dengan tuntutan JPU KPK yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan terdakwa Nurdin Abdullah tidak konsisten. Pihak Nurdin Abdullah juga dianggap hanya mengutip sebagai kecil fakta.

Nurdin juga menyampaikan kerinduannya kepada masyarakat Sulsel. Ia berharap bisa kembali memimpin Sulsel dan menepati janjinya kepada masyarakat Sulsel.

Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah sangat ringan. Mereka menganggap lembaga antirasuah mengabaikan harga demokrasi lokal.

Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel), Edy Rahmat dituntut dengan hukuman lebih ringan dibandingkan Gubernur nonaktif, Nurdin Abdullah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar dia dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bula