Korupsi Bansos

Proyek bansos, yang seharusnya membawa harapan, seringkali tersesat dalam godaan anggaran dan administrasi. Artikel ini mengupas tuntas potensi penyimpangan proyek bansos dan dampaknya pada martabat penerima serta integritas aparat.

Budi menjelaskan, keterangan yang bersangkutan diperlukan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Disni Roha Logistik.

Risma mengklaim di kementeriannya telah mengembangkan sistem pencegahan korupsi internal. Langkah tersebut semata-mata untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial agar tidak terjadi lagi celah praktik rasuah.

Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim mengakui pihaknya pernah dilibatkan terkait pengawasan penyaluran bansos beras tahun 2020 itu. Ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke pihak Kemensos.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

"Oh mau ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan IGR, karena memang anggarannya dari situ," kata Risma.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan terus berbenah menyesuaikan data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos). Kemensos meminta warga berani melaporkan bila mendapat temuan penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria orang miskin.

Kuncoro diduga terlibat kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Ali mengatakan, tim penyidik akan terus mendalami kasus bansos beras ini, termasuk dugaan adanya keterlibatan pihak lain baik swasta maupun pejabat di Kemensos.

Fitria juga mengklaim pihaknya tidak mengetahui bahwa Kuncoro sedang menghadapi proses hukum.

KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020 - 2021 merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar.

KPK menyebut, kerugian keuangan negara dalam kasus ini masih dalam penghitungan. Namun, dipastikan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Kuncoro Wibowo merupakan eks Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM PKH Tahun 2020-2021 di Kemensos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kuncoro sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain Kuncoro Wibowo, ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Sebanyak delapan orang diperiksa sebagai saksi.

Dugaan temuan korupsi bansos DKI Jakarta ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1).