Kisruh Kewenangan Penerbitan Sim Dan Stnk

Penerapan aturan itu sebagaimana tertuang dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Salah satu perbaikan sarana dan prasarana itu adalah fasilitas untuk pengujian dalam pengajuan SIM bagi disabilitas.

Salah satu alasannya agar lebih mudah bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana.

Hal itu karena telah sesuai konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sejumlah pihak menganggap Polri tak harus menerbitkan SIM dan harus diserahkan kepada pemerintah.

Selain itu, menurut Yusril, Kemenhub tidak terkait dengan tugasnya sebagai penegak hukum.

Sebelumnya dalam sidang gugatan kewenangan Polri buat SIM terungkap diduga tanda tangan pengacara penggugat palsu.

La Ode Husen berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas karena tidak ada kerugian konstitusional.

Kewenangan membuat SIM dan STNK seharusnya menjadi kewenangan kementerian atau departemen.