Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin telah dijadikan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumahnya. Merespons penetapan tersangka ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong aparat hukum juga mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus itu.

Pertanyaan itu pun telah dilayangkan Edwin kepada pihak Ditreskrimum Polda Sumut pada saat melangsungkan kunjungan pertemuan di Kantor LPSK pada pekan lalu, namun tetap tak mendapat jawaban yang jelas atas alasan tidak dilakukan penahanan.

nam juga menyoroti soal upaya pemulihan korban yang sedang disiapkan Polda Sumut adalah hal yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang.

Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut..

TAP-HAM meyakini masih banyak tersangka lain mengingat banyak pihak diduga terlibat penganiayaan kepada para penghuni kerangkeng.

Dia mengatakan Komnas HAM menyambut baik dan mengapresiasi janji Andika itu, karena dinilai serius dalam menyikapi kasus yang diduga melibatkan personelnya.

Pemeriksaan yang dilakukan langsung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta berlangsung pada Jumat (1/ 4) kemarin. Di mana Terbit turut ditanyakan seputar operasional kerangkeng tersebut.

Ia menjelaskan, dua kendaraan yang disitanya itu ternyata digunakan untuk menjemput korban kerangkeng manusia yang dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara tersebut. Diketahui, delapan orang tersebut belum dilakukan penahanan.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) hari ini akan melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Koordinasi ini terkait dengan dugaan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mengawasi proses hukum kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Menurut Hadi, pihaknya memanggil dua perempuan itu untuk dimintai keterangan terkait penyidikan terhadap delapan tersangka tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menyebut penyidik masih terus ingin mendudukkan kasus ini secara terang benderang lantaran kerangkeng berdiri lebih dari 10 tahun.

Polisi hingga saat ini juga belum memerinci peran dan identitas tersangka dengan gamblang.

Delapan tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saat ini Polda Sumut masih terus mendalami dan mengembangkan kasus ini.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Sribana Perangin-angin, adik kandung dari Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Ketua DPRD Langkat itu dimintai keterangan terkait kasus kerangkeng manusia di kediaman abangnya.

Dalam laporan LPSK, DW merupakan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat sejak tahun 2017-2022. Ia juga menjadi Bendahara SAPMA PP Sumatera Utara.

Dalam laporan LPSK, DW merupakan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat sejak tahun 2017-2022. Ia juga menjadi Bendahara SAPMA PP Sumatera Utara.