kawasan hutan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menekankan krusialnya menjaga kelestarian Kawasan Hutan Papua Pegunungan yang luas sebagai penyerap karbon vital untuk stabilitas iklim. Mengapa upaya ini menjadi sangat penting bagi masa depan lingkungan dan pembangun

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan penyelesaian konflik agraria Sulawesi Tengah membutuhkan kolaborasi multisektoral, mengingat kompleksitas persoalan tanah dan tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) gencar melakukan Evaluasi PPKH Hutan Kalsel guna memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tata kelola kehutanan yang akuntabel.

PT PLN UIW MMU dan perusahaan PBPH menandatangani PKS, langkah strategis percepatan pembangunan jaringan listrik desa di Maluku Utara, khususnya di wilayah yang bersinggungan dengan area perizinan kehutanan.

Perum Perhutani KPH Kediri memfasilitasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan hutan Kabupaten Kediri, sebuah program nasional untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Satgas PKH menyegel kawasan tambang emas milik PT Citra Palu Mineral di Palu, Sulawesi Tengah, menyusul temuan bukaan hutan di area konsesi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyegelan tambang emas ini?

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Satgas PKH siap menjatuhkan sanksi hukum kepada 10 perusahaan sawit dan tambang yang tidak beritikad baik dalam pembayaran denda administratif, dengan potensi denda mencapai Rp8 triliun. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regula

Sepanjang 2025, sebanyak 202,89 ribu hektare wilayah adat di Provinsi Bengkulu menghadapi konflik serius, terutama dengan sektor kawasan hutan negara. AMAN Bengkulu mendesak kepala daerah untuk segera mengatasi Konflik Wilayah Adat Bengkulu demi perlindun

Tim gabungan KPH-TNI-Polri Aceh berhasil menertibkan 18,5 hektare sawit ilegal di kawasan hutan Babahrot, Aceh Barat Daya, menyusul laporan dan pelanggaran regulasi yang berlaku.