Kasus Pajak Hadi Poernomo

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

KPK akan mempelajari putusan MA tersebut.

"KPK merasa putusan praperadilan kurang tepat," kata Priharsa.

Majelis akan membuat pendapat yang sifatnya rahasia dan dikirim ke Mahkamah Agung.

"Saya usahakan untuk mencari dulu," kata Hadi Poernomo.

KPK sebagai pihak pemohon mengajukan PK sebagai upaya hukum yang ditempuh setelah kalah dalam putusan praperadilan.

PK sudah sampaikan pada 28 Juli 2015 lalu.

"Saya sedang menyiapkan (PK) dan konsepnya sudah ada, nanti akan diserahkan ke pimpinan," kata Yudi Kristiana.

KPK menyatakan Hadi Poernomo masih menyandang status tersangka dalam kasus tersebut.

Salah satu poin dalam upaya banding itu ialah keputusan Hakim Haswandi yang memerintahkan KPK untuk hentikan penyidikan.

Hakim Haswandi dinilai telah melampaui kewenangan saat mengabulkan praperadilan Hadi Poernomo.

Tindakan Hakim Haswandi mengabulkan gugatan Hadi Poernomo telah melecehkan lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif.

KPK bakal melakukan upaya hukum untuk melawan keputusan Hakim Haswandi.

Hakim Haswandi dinilai tak konsisten dalam menentukan hukum.

Menurut mereka, KPK harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Harus diingat, penegakan hukum bukan berani atau penakut dan bertaring atau tidak bertarung."

"Dalam KUHAP dijelaskan penyidik itu harus Polri," kata Budi.

Menurut dia, publik akan beranggapan bahwa kekuasaan dapat mengesampingkan nilai-nilai kebenaran.

"Kondisi ini akhirnya membuat masyarakat meragukan proses hukum yang dilakukan KPK," kata Aboe Bakar.

KPK sudah tiga kali dikalahkan tersangka kasus korupsi di praperadilan.