Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat, sampai dengan per 9 Maret 2021 sebanyak 73 persen atau 12.808 peserta dari kategori pemegang polis Bancassurance sudah mengikuti program restrukturisasi polis.

Di antaranya penghentian sosialisasi restrukturisasi yang bernada intimidasi, keinginan pembayaran manfaat agar terus berjalan, penghentian propaganda atau pembohongan di ruang publik, dan pembatalan restrukturisasi dengan mengkaji opsi yang lebih solutif.

Putusan banding tersebut dibuat oleh majelis hakim Haryono selaku ketua majelis didampingi Sri Andini, Mohammad Lutfi, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar masing-masing sebagai anggota pada 24 Februari 2021.

Meski dipotong, PT DKI Jakarta tetap menguatkan vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020. Hakim PT DKI hanya mengubah vonis terhadap Harry Prasetyo.

Leonard menyampaikan setelah dinyatakan lengkap nantinya ke 13 berkas tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyiapkan tuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

Moeldoko pun menyarankan agar keluhan itu langsung disampaikan ke Kementerian BUMN supaya lebih efektif. Walaupun demikian dia menjelaskan pihak KSP terbuka untuk melakukan mediasi dan memberikan solusi kepada para korban Jiwasraya.

BPUI merupakan perusahaan yang mendapatkan dana pemeriksaan untuk pelunasan polis nasabah Jiwasraya. Pelunasan ini dilakukan melalui Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Padahal menurutnya, langkah restrukturisasi yang disepakati manajemen baru Jiwasraya, pemerintah dan DPR merupakan solusi terbaik untuk kasus yang menimpa perusahaan asuransi tersebut.

Berkas perkara sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Pelimpahan Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (12/1).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, angkat suara terkait ketidakpuasan pemegang polis Jiwasraya mengenai program restrukturisasi baru yang dijalankan Perseroan. Dia memaklumi, kebijakan dibuat Jiwasraya memang tidak sepenuhnya bisa membuat seluruh masyarakat puas.

Angger menjelaskan, penerbitan tiga produk ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya yang ditujukan demi meminimalisasi kerugian yang akan dialami pemegang polis dan keuangan negara, sebagai ekses dari tingginya pemberian manfaat dari produk-produk lama Jiwasraya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menegaskan pihaknya akan membayar atau mengembalikan dana 100 persen kepada nasabah. Namun, dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Hal ini sesuai rekomendasi hasil laporan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR RI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, mengatakan tersangka korporasi yang dimintai keterangan yaitu PT Propera Asset Management yang diwakili oleh Yoseph Chandra selaku direktur utama.

Serta kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.

Sementara dua saksi lainnya diperiksa untuk tersangka korporasi.

Pertama, transformasi pada sisi bisnis model dengan menghentikan produk-produk lama Jiwasraya yang menjanjikan bunga tinggi.

Menurutnya, keterangan tiga saksi tersebut dianggap perlu untuk mengungkap sejauh mana peran para saksi dalam menjalankan perusahaannya.

Ia menilai Kejaksaan Agung semestinya melakukan mitigasi atas proses hukum yang bisa berdampak pada orang lain yang tidak terkait.