Berlibur ke luar negeri menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, itu bukan berarti mereka yang berlibur ke luar negeri merupakan kalangan ekonomi elit.

Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) dan secara keseluruhan 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Ini menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani menyebut, untuk mewujudkan target besar tersebut Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur yang bagus, birokrasi yang mumpuni, hingga regulasi yang baik.

Penelitian ini memperkirakan pandemi Covid-19 hanya menjadi hambatan sementara bagi tumbuh pesatnya perekonomian dunia.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyerukan, pentingnya percepatan transformasi birokrasi di setiap kementerian/lembaga dalam memanfaatkan tren pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan target Indonesia kembali jadi negara menengah atas pada 2023 mendatang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara yang bisa naik kelas dari lower income country menjadi middle income country. Namun tidak banyak negara yang bisa naik terus menjadi upper income country. Sehingga muncul terminologi middle income trap.

Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, ada dampak positif dari turunnya kelas tersebut. Salah satunya adalah Indonesia akan kembali memperoleh fasilitas GSP.

Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah bawah lower (middle income country) usai dua tahun lalu sempat naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kondisi ini tak lain disebabkan oleh pandemi Virus Corona yang membuat ekonomi sulit bergerak.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, pentingnya reformasi struktural untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Di antaranya dengan memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-7 persen agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Sugeng, mengakui untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi butuh perjalanan panjang dan penuh tantangan. Dirinya pun tak ingin Indonesia terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah atau kerap disebut jebakan berpenghasilan menengah.

Indonesia diprediksi akan terbebas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap pada 2036. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah kini telah mempersiapkannya lewat pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Presiden Jokowi menyampaikan syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia keluar dari negara jebakan kelas menengah. Syarat tersebut mulai dari kepemilikan sumber daya manusia (SDM) hingga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Jokowi menjabarkan, saat ini, Indonesia saat ini sedang berada di puncak bonus demografi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani paparkan beberapa tantangan bagi Indonesia. Selain adanya output gap, ketidakpastian situasi ekonomi global, permasalahan demografi dan transformasi ekonomi, tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya middle income trap atau perangkap pendapatan kelas menengah.