Ignatius Mulyono

Ada enam kader Demokrat yang tetap tinggal di paripurna untuk ikut voting memilih pilkada langsung.

Walk out yang dilakukan politikus Demokrat saat paripurna RUU Pilkada adalah perintah Benny K Harman.

Pasek mengaku, tidak berkompromi sebelumnya dengan 5 anggota Partai Demokrat lain yang ikut tinggal di dalam ruang.

Demokrat walk out karena merasa opsi pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir.

Menurut Nazaruddin, Anas meminta langsung Ignatius mengurus sertifikat tanah Hambalang.

Dua saksi mengakui Anas Urbaningrum terlibat dalam pengurusan Surat Keputusan Hak Pakai tanah proyek Hambalang.

Uang itu disebut untuk Probosutedjo agar melepaskan haknya atas tanah di Hambalang.

Ignatius diperiksa lagi dalam kasus dugaan korupsi dalam pembangunan sarana/prasarana olahraga di Hambalang.

Anas balik menuding Nazaruddin yang memainkan sertifikat tanah Hambalang.

Sidang Deddy esok hari dipimpin Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto rencananya bakal digelar pada pukul 13.00 WIB.

Anas meminta supaya Ignatius membantunya mengurus sertifikat hak pakai tanah Hambalang.

Ibu Pur tidak hadir lantaran sakit. Sedangkan Agus Marto tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya.

Penasehat hukum Anas, Firman Wijaya kliennya tak terlibat urusi sertifikat tanah Hambalang dengan melobi petinggi BPN.

Sestama BPN menyerahkan sertifikat Hambalang kepada politisi Demokrat Ignatius Mulyono tanpa ada surat kuasa Kemenpora.

Menurut Managam, Ignatius sampai memohon lewat telepon supaya sertifikat itu lekas terbit dan proyeknya segera berjalan.

'Saya cek sudah ditandatangani beliau, Joyo Winoto. Tanggal 6 Januari SK diambil. Saya berikan ke Ignatius.'

"Nazaruddin dan Mindo telah menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar ke Kepala BPN Joyo Winoto," ujar Jaksa Kresno.

Sebenarnya mereka datang untuk diperiksa KPK. Namun, penampilan yang tak lazim membuat mereka menjadi pusat perhatian.

"Ini menyangkut pandangan politik kami, izinkan kami dari PPP tidak ikut membahas hal ini," tegas Yani.

Keputusan apakah pembahasan RUU tersebut dilanjutkan atau dihentikan menjadi wewenang Baleg.