"Sekarang kita lihat utang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi. Jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan ibu kota dengan biaya besar," kata Fadli Zon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan itu rencananya selesai pada 2024. Fadli menilai pemindahan ibu kota tak tepat dilakukan.

Pemkot Samarinda berencana memindahkan pusat kantor Balai Kota, ke dekat Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, di kawasan Sungai Siring, utara kota Samarinda. Rencana itu bukan hal baru, yang bertujuan untuk pengembangan kota di masa mendatang.

Pasca pengumuman IKN oleh Presiden Joko Widodo di istana negara, salah satu grup bisnis properti nasional sehari kemudian, langsung tancap gas memasarkan hunian apartemennya di kota Balikpapan.

Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Bisnis properti yang sempat lesu di Kalimantan Timur, bakal kembali bergairah.

Pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Sonny Wijaya mengatakan, lahan milik negara untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikelola oleh tujuh perusahaan swasta.

Dia menjelaskan, angkutan umum sejenis minibus itu jadi sarana warga untuk bepergian meninggalkan Sepaku.

Menurut Jonan, pemerintah telah memperhitungkan kebutuhan listrik untuk perkantoran maupun kegiatan penunjang rumah tangga ASN yang akan berpindah ke ibu kota baru itu.

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menilai pemindahan ibu kota tersebut merupakan suatu kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaya, dua wilayah itu memiliki potensi bencana seperti bencana banjir, utamanya di kawasan muara, sungai dan pantai. Selain banjir, ada juga ancaman tsunami imbas dari wilayah Sulawesi. Namun skalanya tidak besar.

Menengok Akses Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Pemerintah memutuskan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan menjadi wilayah ibu kota negara gantikan Jakarta.

Kota Samarinda dengan luasan 718 kilometer persegi, menjadi kota paling ramai di Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk 900 ribu jiwa. Sebab, Samarinda yang terdiri dari 10 kecamatan dan 59 desa/kelurahan itu, juga menjadi ibu kota provinsi.

Dahulu di tahun 1960, Sepaku masuk wilayah Kota Balikpapan. Di tahun 1988, wilayah Balikpapan Seberang yang berada di seberang laut, berubah menjadi di kecamatan Penajam, termasuk di dalamnya wilayah Sepaku.

Salah satu masukan adalah pembangunan SDM di Penajam Paser Utara.

Anies mengungkapkan, wewenang alih fungsi gedung tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sebab aset tersebut bukanlah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anies menegaskan, saat ini Jakarta sudah berada di jalur yang benar terkait perbaikan kualitas mobilitas penduduknya. Menurutnya, pemindahan ibu kota sama sekali tidak berarti pembangunan akan lantas berhenti.

Arya mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut akan tertahan di DPR. Sebab, dia meyakini, pengesahan rancangan beleid di tangan Parlemen akan berjalan alot.

Saat ini, Badan Wilayah Sungai atau BWS Kementerian PUPR tengah melakukan survei lokasi untuk pembangunan bendungan sebagai sumber air baku penyediaan air bersih ibu kota baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.