Hanura

Mereka menilai, penerapan PT berpotensi membuat jutaan suara rakyat tidak terwakili di parlemen.

OSO menekankan bahwa keberpihakan kepada daerah tidak boleh sekadar slogan.

Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.

DPP Hanura melantik pengurus Papua Selatan. Yoseph M Paskalis terpilih sebagai ketua secara aklamasi dan menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029.

Mokrianus dijerat pasal berlapis. Yakni Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ajakan itu disampaikan OSO saat meresmikan kantor baru DPP Partai Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Selain itu, OSO mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginap di lokasi musibah di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada malam tahun baru 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Jakarta, Patrice Rio Capella, mengatakan pendaftaran bakal calon Ketua DPD akan dibuka pada Kamis (11/12).

Seruan ini terutama ditujukan bagi generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil.

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa bahu membahu dalam membantu pemulihan dan penanganan pascabencana.

Menurut OSO, masyarakat DKI saat ini sudah cukup melek soal pemilu.

Langkah ini merupakan bagian dari aspirasi DPC-DPC yang menginginkan ada perubahan di Jawa Timur.

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2024-2029 secara aklamasi dalam Munas Hanura.

Salah satu agenda Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Hanura Periode 2024-2029.

Munas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan mereka pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Pengembalian 200 suara oleh KPU Manokwari dari Partai Hanura kepada PSI sudah sesuai ketentuan.

Hanura masih membuka peluang kepada siapa saja untuk didukung dalam pilkada serentak 2024.

Hanura telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi Pilkada 2024.

Menurut Oso, putusan MK tersebut sudah sah karena final dan mengikat.