Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terus berjalan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan waktu tambahan 60 hari untuk proses persidangan.

Perpanjangan ini dilakukan secara aklamasi atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur. Selama 60 hari ke depan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan temuan Kejagung ada indikasi kerugian negara hingga Rp3,6 triliun.

Kejagung tak hanya mengusut dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72 600 lising dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda. Penyidikan dugaan korupsi ini juga menyangkut pengadaan kontrak pinjam.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto menyambut baik, langkah Menteri BUMN Erick Thohir dengan melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI.

Garuda Indonesia akan melayani sebanyak dua kali penerbangan setiap minggunya, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan armada Airbus A330-300 yang memiliki kapasitas sebanyak 24 penumpang kelas bisnis dan 263 penumpang kelas ekonomi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, salah satu alasan membuat beban operasional Garuda Indonesia terus membengkak. Ini terjadi akibat perseroan terlalu banyak membeli atau menyewa pesawat dengan jenis yang berbeda-beda.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 terjadi di manajemen masa lalu. Di mana, pengadaan pesawat itu dilakukan pada sembilan tahun lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di Garuda Indonesia kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) siang tadi, Selasa (11/1). Kejagung mengungkap detil modus korupsi yang terjadi di Garuda Indonesia.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan mengapresiasi upaya Erick Thohir terkait laporan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI. Dia menilai, langkah tersebut bisa menjadi shock therapy bagi perusahaan BUMN lainnya agar tidak bermain-main dengan korupsi.

Garuda Indonesia katanya siap menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG).

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menjelaskan, pengadaan pesawat ATR 72-600 lewat leasing sebetulnya merupakan pengembangan kasus lama. Ini terjadi pada zaman eks Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Diketahui, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) ke Kejaksaan Agung, Jakarta. Dugaan korupsi ini terindikasi dari pengadaan pesawat jenis ATR dilakukan Garuda Indonesia.

Trafik Penumpang Garuda Selama Libur Nataru Tumbuh 27 Persen. Garuda Indonesia memproyeksikan trafik penumpang pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) di bulan Desember 2021 tumbuh hingga 27 persen jika dibandingkan dengan November 2021.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, proyeksi tersebut menjadi optimisme bagi Garuda Indonesia di tengah dampak penurunan trafik penumpang sepanjang masa pandemi. Ini menjadi sinyal positif atas upaya percepatan pemulihan kinerja perusahaan ke depannya.

Hingga kuartal III-2021, Garuda Indonesia memiliki utang sebesar USD 9,8 miliar setara Rp140,14 T (kurs Rp14.300). Kewajiban bayar ini harus diberikan kepada 800 lebih kreditur, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tengah mengalami tekanan bertubi-tubi. Setelah utang menggunung, saat ini Perseroan mendapatkan ancaman penghapusan pencatatan saham atau delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI).