Kondisi Terbaru Garuda Indonesia, Terancam Dihapus dari Bursa

Merdeka.com - PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tengah mengalami tekanan bertubi-tubi. Setelah utang menggunung, saat ini Perseroan mendapatkan ancaman penghapusan pencatatan saham atau delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI mengeluarkan peringatan terkait potensi penghapusan pencatatan saham perusahaan berkode emiten GIIA dari papan utama. Peringatan tersebut tertuang dalam Pengumuman Bursa No. Peng-00024/BEI.PP2/12-2021.

Saham maskapai penerbangan milik Pemerintah Indonesia tersebut telah dihentikan perdagangannya (suspend) sejak 18 Juni 2021. Artinya, saham GIAA telah dihentikan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia sekitar enam bulan.

Salah satu alasan penghentian perdagangan saham GIAA tersebut terjadi karena penundaan pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk global yang telah jatuh tempo. Ini dikarenakan emiten tersebut mengalami krisis keuangan.

Hingga kuartal III-2021, Garuda Indonesia mencatatkan utang sebesar USD9,8 miliar setara Rp140,14 T (kurs Rp14.300). Kewajiban bayar ini harus diberikan kepada 800 lebih kreditur, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, memastikan bahwa Garuda Indonesia terus memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut. Untuk itu, saat ini perusahaan tengah fokus melakukan upaya terbaik dalam percepatan pemulihan kinerja melalui proses PKPU.

"Ini supaya menghasilkan kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha, sehingga nantinya saham Garuda dapat kembali diperdagangkan seperti sedia kala," kata Irfan dalam pernyataannya, Selasa (21/12).

Sesuai dengan Informasi yang disampaikan oleh BEI, delisting saham dilakukan setelah suspensi saham berlangsung sekurang-kurangnya 24 bulan dari waktu pengumuman suspensi. Adapun saham Garuda Indonesia saat ini telah disuspensi selama enam bulan berkaitan dengan penundaan pembayaran kupon sukuk.

"Oleh karenanya, lebih lanjut kami akan mengoptimalkan momentum PKPU dalam mengakselerasikan langkah pemulihan kinerja guna menjadikan Garuda Indonesia sebagai Perusahaan yang lebih sehat, agile dan berdaya saing," kata dia.

Keuangan Garuda Indonesia Akan Kembali Sehat

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo optimis keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) akan kembali sehat. Sehingga potensi penghapusan saham atau delisting GIIA di Bursa Efek Indonesia itu tidak akan terjadi.

Kartika meyakini bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalankan GIAA di Pengadilan Niaga Pengadilan Jakarta Pusat akan berakhir dengan homologasi atau pengesahan perdamaian, meski ia tak mengelak dapat terjadi delisting bila Garuda Indonesia diputuskan pailit.

"Ya itu kalau kepailitan kan, PKPU arahnya homologasi. Bursa kalau memang dirasa tidak ideal, ya bisa saja delisting, tapi kan kami meyakini setelah proses homologasi bisa disehatkan lagi," ujar Kartika usai Seremoni Penyerahan Polis Nasabah eks Jiwasraya kepada IFG Life di Graha CIMB, Jakarta, Rabu.

Kementerian BUMN optimis keuangan Garuda mulai membaik pada tahun depan. Sementara itu, pemegang saham menargetkan proses PKPU bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau lebih singkat daripada yang ditetapkan Pengadilan Niaga yakni maksimum 270 hari.

"Kalau PKPU maksimum 270 hari, kita akan dorong bahkan kalau bisa kita selesaikan 180 hari, sampai tengah tahun," kata Kartika.

Proses PKPU Garuda

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat resmi mengabulkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan diberi waktu 45 hari untuk mengajukan proposal perdamaian, yang memuat rencana restrukturisasi kewajiban usaha terhadap kreditur.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio menyampaikan, selama proses PKPU Garuda bersama dengan pengurus tengah menyiapkan proposal perdamaian kepada para kreditur/debitur. Sejumlah opsi mekanisme untuk proses restrukturisasi pun sudah disiapkan.

"Kami mulai membahas dengan sejumlah konsultan kita. Opsi-opsi akan ditawarkan di dalam proses restrukturisasi," kata dia dalam konferensi pers, Senin (20/12).

Ada beberapa opsi ditawarkan dalam proses PKPU. Pertama melalui penerbitan zero coupon bond. Kedua surat utang (notes), dan ketiga penerbitan saham baru.

Penerbitan saham baru ini, nantinya akan dilakukan sesuai dengan aturan protokol pasar modal, yang dalam pelaksanaanya akan tunduk pada ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada ketentuan pasar modal.

"Kita juga melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap utang secara offline yang nantinya akan disahkan sesuai jadwal PKPU," ujarnya.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan PKPU sementara, pada Selasa 21 Desember 2021 Perseroan akan dimulai jadwal rapat kreditur pertama. Kemudian batas akhir pengajuan tagihan bagi kreditur ditetapkan pada 5 Januari 2022.

Selanjutnya rapat kreditur untuk verifikasi pajak dan pencocokan utang telah dijadwalkan 19 Januari 2022. Pada 20 Januari 2021 akan dilanjutkan untuk rapat pembahasan rencana perdamaian sekaligus rapat pemungutan suara atas proposal perdamaian dan/atau usulan perpanjangan PKPU.

"Terakhir, sidang permusyawaratan majelis hakim pemutusan perkaran dijadwalkan 21 Januari 2021," tutupnya.