"Ini penting karena tanpa persetujuan, tidak mungkin pemegang saham bisa bergerak, nasib Garuda Indonesia ini bukan hanya di tangan pemegang sahamnya."

Terakhir, PSAK 73 mengenai Sewa berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 16. Ketiga standar tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia yang menerapkan PSAK.

Pemerintah menyatakan, secara teknis, Garuda Indonesia telah bangkrut. Sebab, Garuda Indonesia sudah tidak mampu membayar segala kewajibannya.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, permasalahan Garuda Indonesia saat ini disebabkan dua faktor. Pertama, pandemi. Kedua, korupsi.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengakui, bahwa Garuda Indonesia telah dalam keadaan technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. Hal ini ditunjukkan bahwa kewajiban Garuda Indonesia sudah tak dibayar.

Anggota Komisi XI M Misbakhun mewanti-wanti pemerintah punya solusi jitu untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.

Garuda Indonesia terancam bangkrut. Maskapai nasional kebanggaan Indonesia tersebut beberapa kali telah digugat investor karena terlambat membayar utang.

Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, pemerintah tidak ingin PT Garuda Indonesia Tbk bangkrut. Pihaknya bahkan mendukung seluruh upaya dilakukan manajemen Garuda untuk menyelamatkan flag carrier tersebut.

Said Didu mengatakan, penyakit Garuda sejak era Pemerintahan Gus Dur memang karena masalah penyewaan pesawat. Parahnya penyewaan pesawat itu bukan atas inisiasi Garuda, akan tetapi justru disewakan oleh orang lain atau oknum.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyarankan, pemerintah untuk segera melahirkan Garuda baru. Ini merespon melihat kondisi PT Garuda Indonesia Tbk yang saat ini tengah terancam pailit akibat masalah penyewaan pesawat terhadap lessor.

Dia mengatakan, permasalahan penyewaan pesawat Garuda Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Masalah itu sudah mencuat sejak zaman Pemerintahan Gus Dur, kemudian berlanjut di era Pemerintahan Megawati.

Peter pun memberi bukti pertemuan melalui unggahan berita pada tanggal 19 Agustus 2020 saat berfoto bersama Ketua KPK Firli Bahuri.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyetujui, jika ada anggota dewan yang mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi penyelamatan PT Garuda Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mendorong DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah di PT Garuda Indonesia. Dengan Pansus ini diharapkan membuka segala bentuk pelanggaran di Garuda yang tengah merugi.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mendorong, agar para mantan komisaris dan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) buka-bukaan data penyewaan pesawat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya agar betul-betul bisa mengetahui bagaimana duduk permasalahan perseroan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku, bangga terhadap maskapai Garuda Indonesia yang dipercaya untuk kunjungan kerja (kunker) luar negeri pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pandemi. Ini membuktikan kualitas protokol kesehatan (prokes) Garuda Indonesia yang sangat baik.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, memfasilitasi pengiriman 25 ton produk garmen dari Sukabumi, Bogor dan Semarang menuju Dubai. Selain itu juga, 12 ton komoditas unggulan buah manggis dari Bali menuju Shanghai dan Guangzhou.

Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Surat tersebut berisikan keberatan mereka atas sikap Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra yang diduga menggunakan fasilitas perusahaan untuk berlibur ke Amerika dan Eropa.