Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan kepada PT Garuda Indonesia terkait kondisi keuangan perseroan saat ini, di mana terdapat tagihan Rp1 triliun setiap bulan. Bursa meminta penjelasan upaya maskapai agar dapat memperoleh surplus kas setiap bulan.

PT Garuda Indonesia mengalami pemburukan kinerja sebagai dampak dari pandemi Virus Corona. Maskapai pelat merah tersebut, kian terseok dengan adanya penurunan jumlah operasional pesawat, penunggakan gaji karyawan serta penumpukan utang.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Mitra Piranti mengatakan, jumlah OWK maksimal Rp8,5 triliun dan dengan jangka waktu maksimal 7 tahun. Perseroan telah mencairkan sebesar Rp1 triliun pada 4 Februari 2021 dan telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran biaya bahan bakar kepada Pertamina.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberitahukan telah mengurangi jumlah armada pesawat yang dioperasikan sepanjang pandemi Covid-19. Saat ini, maskapai pelat merah andalan Indonesia tersebut hanya mengoperasikan 53 pesawat dari total 142 pesawat yang sempat dimiliki.

Pemilik Garuda Indonesia sejauh ini bukan hanya pemerintah tetapi ada pemilik saham lain sebesar 30 persen. Pemilik saham lainnya bisa diajak berdiskusi mengenai upaya penyelamatan maskapai pelat merah tersebut.

Waktu itu, Presiden SBY meminta agar Garuda Indonesia tak sampai dipailitkan. Dia meminta seluruh pihak membantu maskapai pelat merah tersebut tetap terbang meski kondisi sulit.

Toto menjelaskan, keuangan Garuda Indonesia sebelum dan sesudah pandemi masuk ke Indonesia. Sebelum ada Covid-19, keuangan Garuda Indonesia masih bisa menghasilkan revenue. Sementara setelah ada Covid-19, revenue ada tapi terus merosot.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, permasalahan Garuda Indonesia sudah seperti gunung es. Sebab, masalah maskapai pelat merah tersebut bertubi-tubi dan terus menumpuk.

Pengusaha nasional Chairul Tanjung (CT) mengalami kerugian mencapai Rp11,2 triliun. Anjloknya saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menjadi penyebabnya.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menjabarkan perbedaan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan maskapai penerbangan milik Thailand, Thai Airways (TG). Meski keduanya memiliki perkara serupa yakni kerugian akibat pandemi Covid-19, namun ada perbedaan cara penanganan oleh pemerintah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno turut prihatin dengan kondisi bisnis maskapai penerbangan nasional, seperti yang dialami Garuda Indonesia sebagai BUMN jasa transportasi udara milik negara.

Percepatan pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama antara Garuda Indonesia dan pihak lessor pesawat, di mana salah satu syarat pengembalian pesawat adalah dengan melakukan perubahan kode registrasi pesawat terkait.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan masalah terbesar yang dihadapi Garuda Indonesia saat ini. Hal ini berkaitan dengan penyewaan pesawat (lessor).

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, manajemen saat ini sedang fokus memulihkan kinerja perusahaan. Di antaranya melalui berbagai program strategis agar dapat mengembalikan performa perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak optimal dalam mendukung penyelamatan Garuda Indonesia. Ini terlihat dari dana talangan pemerintah untuk perseroan sebesar Rp 8,5 triliun yang disepakati pada tahun lalu, saat ini hanya cair Rp 1 triliun.

Persoalan Garuda Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat kerja Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Komisi VI DPR RI pada hari ini, Kamis 3 Juni 2021. Salah satu yang menanyakan soal polemik di dalam Garuda Indonesia adalah anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty.

Hal ini dikarenakan manajemen berkeinginan untuk fokus dan memaksimalkan upaya dalam upaya pemulihan kinerja serta berbagai program strategis yang tengah dijalankan perusahaan.

PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk atau GIAA sedang mengalami kesulitan keuangan imbas kesalahan pengelolaan masa lalu dan dampak pandemi Virus Corona. Utang perseroan hingga kini terus menumpuk hingga mencapai Rp70 triliun.