Apa Itu PSAK 73 yang Jadi Salah Satu Biang Kerok Bangkrutnya Garuda Indonesia?

Merdeka.com - Kondisi maskapai penerbangan milik BUMN, Garuda Indonesia tengah diujung tanduk. Bahkan, secara teknis perusahaan sudah dalam kondisi bangkrut. Sebab, maskapai pelat merah itu sudah tak mampu membayar kewajibannya. Hal ini pun ditegaskan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo.

Pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut, per September 2021, neraca keuangan Garuda Indonesia berada pada posisi negatif USD 2,8 Miliar. Hal ini yang jadi salah satu dasar secara teknis, maskapai pelat merah itu telah mengalami kebangkrutan.

Dia mengatakan, turunnya tingkat neraca keuangan Garuda Indonesia disebabkan juga oleh adanya PSAK 73 yang dilakukan perusahaan pada 2020-2021. Ini yang menyebabkan dampak penurunan ekuitas semakin dalam. Karena pengakuan utang masa depan lessor.

Lalu apa itu PSAK 73?

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yaitu PSAK 71, 72, dan 73 telah ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 silam.

DSAK sendiri telah menerbitkan PSAK baru yang mengadopsi tiga Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS) yaitu PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 9.

Berikutnya, PSAK 72 mengenai Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 15.

Terakhir, PSAK 73 mengenai Sewa berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 16. Ketiga standar tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia yang menerapkan PSAK.

Mengutip laman Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 73 mengenai Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73 Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI), Rosita Uli Sinaga pernah menjelaskan bahwa IFRS 16 mengubah secara signifikan pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa (lessee). Pada dasarnya lessee akan memperlakukan transaksi sewa sebagai Finance Lease, sehingga harus mencatat aset dan liabilitas di neracanya.

Hal yang menjadi tantangan penerapan IFRS 16 adalah mengumpulkan seluruh kontrak yang mengandung sewa, karena biasanya transaksi sewa tidak dilakukan secara terpusat.

"Bisa dibayangkan jika perusahaan punya ratusan kantor cabang dan punya banyak anak perusahaan, bagaimana sulitnya mengumpulkan seluruh kontrak mengandung sewa yang ada di seluruh unit. Belum lagi mempelajari kontrak sewa tersebut membutuhkan waktu, apalagi jika jumlahnya ribuan dan isinya tidak seragam. Jangan underestimate persiapan yang harus dilakukan untuk penerapan IFRS 16 atau PSAK 73 ini," katanya.

Dijelaskannya, dampak dari penerapan model pelaporan baru itu bukan hanya terbatas pada pencatatan akuntansi, tetapi juga berdampak pada perubahan proses di berbagai unit bisnis, persiapan data dan sistem serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu diperlukan proses yang kompleks dan waktu yang lama dalam penyusunan laporan keuangan dan proses audit, terutama di tahun pertama penerapannya.

"Berdasarkan observasi di perusahaan-perusahaan lain di global, diperlukan waktu setidaknya 2-3 tahun untuk menyiapkan penerapan ketiga IFRS baru tersebut," katanya.