Permasalahan Garuda Indonesia Hingga Terancam Bangkrut, Termasuk Dugaan Ada Mafia

Merdeka.com - Garuda Indonesia terancam bangkrut. Maskapai nasional kebanggaan Indonesia tersebut beberapa kali telah digugat investor karena terlambat membayar utang.

Pada 9 Juli 2021, PT My Indo Airlines menggugat Garuda Indonesia di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Terbaru, Garuda Indonesia kembali terancam pailit akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Korporindo pada 22 Oktober 2021.

Apa yang sebenarnya terjadi pada Garuda Indonesia?

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan, dampak pandemi membuat kondisi industri penerbangan mengalami krisis. Ini disebabkan larangan ataupun imbauan untuk masyarakat tidak bepergian.

"Industri penerbangan itu adalah industri yang berinteraksi langsung dengan manusia. Dan hari ini sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan industri penerbangan ini. Tapi yang jadi masalah adalah anxiety to travel. Keengganan orang untuk terbang. Padahal berapa bulan sebelumnya orang punya begitu banyak rencana untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain," kata Irfan.

Irfan mencermati apa yang menjadi kunci pulihnya industri penerbangan, yakni keinginan orang untuk kembali bepergian menggunakan pesawat terbang. Menurutnya, selama orang-orang masih ada yang ingin terbang, maka industri ini akan baik-baik saja.

"Recovery atau selamatnya perusahaan maskapai seperti Garuda Indonesia ini hanyalah berbasis terhadap suatu hal, yaitu keinginan orang terbang," kata dia.

Namun, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memiliki pandangan lain. Dia mengungkap persoalan menimpa Garuda Indonesia bukan hal baru. Dari masa ke masa permasalahan Garuda Indonesia masih sama, yakni masalah penyewaan pesawat dari lessor. Permasalahan itulah yang kemudian membuat beban keuangan perseroan menjadi tertekan.

Masalah itu, menurutnya, sudah mencuat sejak zaman Pemerintahan Gus Dur. Kemudian berlanjut di era Pemerintahan Megawati.

"Saya perlu jelaskan dulu Garuda sebenarnya berkali-kali menghadapi hal seperti ini dan selalu biang keroknya adalah penyewaan pesawat. Itu selalu. Jadi diperbaiki pada saat Presiden Gus Dur terus rusak lagi pada saat Pemerintahan Megawati 2003-2004," kata Said Didu.

"Jadi kita memang harus menduga bahwa ada ada mafia penyewaan pesawat ke Indonesia kita harus mulai curiga," sambung Said Didu.

Melihat permasalahan terus terjadi, akhirnya Kementerian BUMN ikut campur tangan. Pilihannya saat itu hanya ada dua. Bangkrut atau dihidupkan. "Saat itu diambil keputusan bahwa Garuda saat itu butuh suntikan modal sekitar Rp2 triliun," katanya.

Pemerintah saat itu menyanggupi dengan syarat Garuda Indonesia harus memperbaiki manajemen hingga bisnisnya. Said pun meminta agar Garuda Indonesia berhenti hidup mewah. Kemudian memindahkan Kantor Pusat Garuda Indonesia yang tadinya di Merdeka Selatan menjadi di Cengkareng.

Setelah permintaan itu dipenuhi semua oleh Perseroan, akhirnya Garuda Indonesia mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Serta merelakan kantor lamanya di Jakarta untuk dijual.

"Ok bisa kita penuhi dan kita lapor ke Pemerintahan SBY bahwa Garuda cukup dikasih Rp1 triliun penyertaan modal negara dan kantor nya harus dijual. Dan saat itu saya pembelinya saat menjadi sekretaris Kementerian BUMN dan itu menjadi Kantor Kementerian BUMN," ujarnya.

Sejak saat itu, Said bilang kondisi Garuda Indonesia perlahan bisa bangkit. Puncaknya, pada 2012, Perseroan berhasil membukukan laba mencapai Rp1,5 triliun. "Jadi PNM yang dikeluarkan sudah kembali dalam 1 tahun," pungkas dia.

Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyetujui, jika ada anggota dewan yang mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi penyelamatan PT Garuda Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari langkah cepat dan efektif untuk mencari solusi BUMN sektor penerbangan tersebut.

"Saya sangat setuju ya, DPR untuk mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. Sasarannya adalah membersihkan Garuda, menyelamatkan Garuda, atau sekaligus mencari solusi," ujar Gus Muhaimin.

Meski terbilang cukup terlambat menangani permasalahan Garuda, namun Gus Muhaimin mendesak untuk menyelamatkan aset-asetnya terlebih dahulu. "Yang kedua, follow up dari ancaman pailit. Pailitnya sudah di depan mata," tegas Politisi PKB tersebut.

Sementara, Said Didu mendorong pemerintah untuk segera membentuk tim independen untuk mengkaji penyewaan pesawat dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Mengingat permasalahan di tubuh Perseroan sering kali terjadi akibat penyewaan pesawat kepada lessor.

"Kalau membenahi Garuda itu saja, pada setiap jenis pesawat dibentuk tim independen bukan hanya untuk direksi tetapi tim independen untuk melakukan kajian tentang penyewaan pesawat," kata Said Didu.

Pengamat BUMN, Herry Gunawan menyarankan, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia maka perlu dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Ini dilakukan agar model bisnis dilakukan perseroan memiliki warna baru.

"Untuk Garuda sendiri, menurut saya, perlu restrukturisasi total. Bersamaan dengan kewajibannya, anak dan cucu Garuda juga perlu restrukturisasi semua untuk menjadi model yang baru," kata Herry kepada merdeka.com.

Dia memahami untuk melakukan restrukturisasi secara total butuh effort yang lebih besar, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Sebab, cara ini pernah dilakukan oleh Krakatau Steel untuk menyelamatkan kondisi perusahaan yang tengah goyang.

"Kalau melihat Krakatau Steel kan sudah kelihatan hasilnya. Padahal sebelum 2020 kan delapan tahun rugi terus dan beroperasi dengan utang," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar perseroan bisa menghentikan pendarahan keuangan. Kemudian, fokus jalan dengan bisnis yang untung saja untuk sementara. Serta melakukan audit anak perusahaan, dengan memilah yang sejalan dengan core bisnis dan untung.

"Nah ini sambil restrukturisasi jalan. Tapi jangan lupa, biang penyakitnya harus dituntaskan," kata dia.