Merdeka.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto menyambut baik, langkah Menteri BUMN Erick Thohir dengan melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI.

Meski begitu, Toto menyebut dugaan terjadinya praktik tindak korupsi di perusahaan negara mengindikasikan adanya kelemahan di Kementerian BUMN. Khususnya dalam aspek pemeriksaan maupun pengawasan.

"Karena, proses pemeriksaan dan kontrol BUMN sebenarnya sudah dilakukan berlapis. Garuda sebagai perusahaan BUMN Tbk harus memberikan laporan reguler per quarter, semester, dan tahunan ke Kementerian BUMN," jelasnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (14/1).

Oleh karenanya, Toto meminta Kementerian BUMN serius untuk melakukan pembenahan dalam menjalankan fungsi pemeriksaan maupun pengawasan. Sehingga, praktik perbuatan merugikan keuangan negara tersebut tidak terus berulang-ulang terjadi.

"Jadi, pengawasan betul-betul berlapis," ucap dia menekankan.

Selain itu, Toto Pranoto menilai, aksi tersebut baik untuk penegakan hukum sekaligus menciptakan efek jera. Terutama bagi para jajaran direksi maupun komisaris BUMN lain yang berniat melakukan tindak korupsi.

"Langkah Erick Thohir sudah relatif baik membawa masalah ini ke ranah hukum. Ini supaya (terjadinya) law enforcement ditegakkan, dan memberi efek jera pada direksi BUMN lainnya," ujar Toto.

Sambangi Kejagung, Erick Thohir Laporkan Dugaan Praktik Korupsi di Garuda Indonesia

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir kembali melaporkan BUMN diduga terindikasi korupsi ke Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya, Jiwasraya dan Asabri, kali ini giliran PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).

Menteri Erick mengatakan, sudah saatnya oknum-oknum BUMN harus dibersihkan. Sebab, tujuan utama dirinya adalah ingin menyehatkan daripada seluruh BUMN ada di Tanah Air.

"Ini bukan sekedar penangkapan atau misalnya menghukum oknum yang ada. Tetapi perbaikan administrasi secara menyeluruh di kementerian BUMN sesuai dengan program transformasi bersih-bersih BUMN," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Seperti diketahui, dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia tercium dari pengadaan pesawat jenis ATR dilakukan Garuda Indonesia.

Dalam proses pengadaan pesawat jenis ATR 72 600 lising atau lessor dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda. Ini terungkap dari hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi bukan menuduh tapi ada bukti kita berikan," kata Menteri Erick.