Temuan Pemerintah: Korupsi Pesawat ATR Garuda Indonesia Terjadi Pada 2013
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 terjadi di manajemen masa lalu. Di mana, pengadaan pesawat itu dilakukan pada sembilan tahun lalu.
"Kalau kita lihat untuk ATR 72-600 ini di tahun 2013," kata Menteri Erick, dalam wawancara di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (11/1) malam.
Menteri Erick juga tidak menutup kemungkinan, jika nantinya Kejaksaan Agung menarik kasus dugaan korupsi tersebut lebih panjang. Artinya, akan melihat juga potensi terjadi pada manajemen baru.
"Zaman baru itu tentu hak dari Kejaksaan. Kita lihat juga ada indikasi bombardir, ini yang konteksnya mirip," kata dia.
Namun, dari hasil investigasi dan bukti-bukti audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dugaan korupsi ATR 72-600 ini dilakukan di era kepemimpinan ES. "Dari laporan audit investigasi itu ES," katanya.
Berdasarkan data profil perusahaan, pada 2013, Garuda Indonesia tengah dipimpin Direktur Utama Emirsyah Satar. Dia menahkodai perusahaan maskapai pelat merah itu sejak 2005 hingga 2014.
Dirut Garuda Indonesia Janji Bantu Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mendukung penuh penyelidikan Kejaksaan Agung atas laporan Menteri BUMN, Erick Thohir mengenai indikasi korupsi pengadaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu di tubuh Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia katanya siap menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG).
"Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya," kata Irfan dalam pernyataannya, Selasa (11/1).
Selaras dengan upaya Kementerian BUMN untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip GCG, Perseroan juga turut menjadi aspek fundamental dalam misi transformasi perusahaan yang tengah dijalankan.
Saat ini, Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang sehat tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional saja, akan tetapi turut ditunjang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang juga sehat dan solid dalam mengakselerasikan kinerja usaha ke depannya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaBRI kembali menghadirkan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang dipersembahkan oleh Tabungan BRI Simpedes pada 26-27 Agustus 2023 di Taman Candra Wilwatika, Pandaan.
Baca SelengkapnyaErick Thohir menyebut, pelaporan dua Dapen ke Kejagung tersebut terkait dengan persoalan korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Bali dan sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa Polda Bali, Rabu (3/1). Dia diperiksa terkait laporan dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula
Baca SelengkapnyaPembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnya