Temuan Pemerintah: Korupsi Pesawat ATR Garuda Indonesia Terjadi Pada 2013

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 terjadi di manajemen masa lalu. Di mana, pengadaan pesawat itu dilakukan pada sembilan tahun lalu.
"Kalau kita lihat untuk ATR 72-600 ini di tahun 2013," kata Menteri Erick, dalam wawancara di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (11/1) malam.
Menteri Erick juga tidak menutup kemungkinan, jika nantinya Kejaksaan Agung menarik kasus dugaan korupsi tersebut lebih panjang. Artinya, akan melihat juga potensi terjadi pada manajemen baru.
"Zaman baru itu tentu hak dari Kejaksaan. Kita lihat juga ada indikasi bombardir, ini yang konteksnya mirip," kata dia.
Namun, dari hasil investigasi dan bukti-bukti audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dugaan korupsi ATR 72-600 ini dilakukan di era kepemimpinan ES. "Dari laporan audit investigasi itu ES," katanya.
Berdasarkan data profil perusahaan, pada 2013, Garuda Indonesia tengah dipimpin Direktur Utama Emirsyah Satar. Dia menahkodai perusahaan maskapai pelat merah itu sejak 2005 hingga 2014.
Dirut Garuda Indonesia Janji Bantu Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mendukung penuh penyelidikan Kejaksaan Agung atas laporan Menteri BUMN, Erick Thohir mengenai indikasi korupsi pengadaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu di tubuh Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia katanya siap menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG).
"Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya," kata Irfan dalam pernyataannya, Selasa (11/1).
Selaras dengan upaya Kementerian BUMN untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip GCG, Perseroan juga turut menjadi aspek fundamental dalam misi transformasi perusahaan yang tengah dijalankan.
Saat ini, Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang sehat tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional saja, akan tetapi turut ditunjang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang juga sehat dan solid dalam mengakselerasikan kinerja usaha ke depannya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Bule Asal Turki Ini Rela Datang Ke Banten, Karena Tertarik dengan Nuansa Perkampungan yang Indah dan Gadis-gadis Cantik
Seorang bule tampan asal Turki nekat datang ke Indonesia. Ternyata ada alasan tak terduga yang menarik hatinya.
Baca Selengkapnya


Daun Bidara Berguna untuk Kesehatan Tubuh, Pahami Manfaat Tanaman Herbal yang Disebutkan dalam Al-Quran
Istimewanya, daun bidara ini disebutkan dalam Al-Quran. Lantas apa saja sebenarnya manfaat daun bidara?
Baca Selengkapnya


Doa untuk Orang Sakit Dalam Islam, Sesuai Sunnah dan Ajaran Rasulullah SAW
Doa untuk orang sakit bisa dibaca saat kita menjenguk seseorang.
Baca Selengkapnya


Makin Langsing & Glowing, Potret Nagita Slavina yang Kini Makin Getol Olahraga Selalu Curi Perhatian
Tidak dapat dipungkiri bahwa Gigi sudah menjadi sorotan publik karena penampilannya yang semakin ramping.
Baca Selengkapnya


Nagita Slavina Jenguk Baby Azura Anak Aurel Hermansyah, Momen Kebersamaan Rayyanza dan Ameena Malah Bikin Salfok
Di tengah kesibukannya bekerja dan juga olahraga, Nagita menyempatkan waktu untuk menjenguk Baby Azura anak kedua Aurel Hermansyah
Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang Rp9 Miliar, Pejabat Anak Perusahaan PT INKA Ditahan
PT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca Selengkapnya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnya

Polisi Termukan Penyelewengan Bantuan Pemprov Jateng untuk Desa Mencapai Rp2 Triliun
Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca Selengkapnya

Pengadaan 177 Motor Disorot, Begini Kinerja Hevearita Gunaryanti Saat Jadi Walikota Semarang
Hevearita Gunaryanti menjabat sebagai Walikota Semarang sejak 2016-2022.
Baca Selengkapnya

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca Selengkapnya