Dewan Pengawas KPK

Meskipun dijatuhi sanksi etik sedang, Ghufron tetap percaya diri mengikuti proses seleksi. Dia menyatakan akan menghormati apa pun keputusan pansel.

Harjono mengaku mendapatkan dorongan dari anggota Dewas yang lain untuk kembali menjabat.

Rapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.

Tumpak mengaku belum mengetahui lebih detail soal laporan yang dilayangkan oleh Ghufron dengan dugaan pencemaran nama baik.

Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri

Putusan Dewas KPK terhadap Firli Bahuri, tidak bisa diajukan banding.

Dewas KPK mengatakan tidak ada hal yang meringankan dari Firli.

Dewan Pengawas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri.

Firli menyebut surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg.

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik pertemuan dan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Mahfud menyampaikan, KPK merupakan lembaga yang independen. Sehingga, dalam persoalan ini pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dan harus diselesaikan secara aturan yang berlaku.

Novel menyebut permasalahan di rutan KPK ini bisa berdampak besar. Maka dari itu, Novel meminta pimpinan KPK tak menyepelekan dugaan suap atau pemerasan di rutan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya praktik pungutan liar (pungli) terhadap para tahanan di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar. Praktik pungli itu dilakukan petugas rutan untuk meloloskan alat komunikasi dan berbagai keringanan.

Dugaan adanya asusila oleh petugas rutan KPK mulanya diungkap mantan Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan.

Uang pungli itu ditampung dalam rekening milik pihak ketiga.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (Sekjen KPK) Cahya Hardianto Harefa menyebut pihaknya membentuk tim khusus guna mengusut pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang diduga mencapai Rp4 miliar.

Dewas KPK menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri kurang bukti. Sehingga Dewas KPK tidak melanjutkan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri perihal kebocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara hasil penyelidikan

KPK menyebut pengusutan kasus ini terbilang rumit. Namun, KPK berjanji akan mengusut tuntas dan menyeret terduga pelaku ke proses pidana.

Polda Metro Jaya menjelaskan alasan perbedaan hasil penyelidikan kasus dugaan kebocoran data KPK dengan dilakukan Dewas lembaga antirasuah. Diketahui, Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana terkait kebocoran data KPK.

"Saya kira yang namanya korupsi, kejahatan-kejahatan seperti ini, narkoba dan lain-lain ya bisa saja menyentuh mana saja. Tinggal tergoda atau tidak yang digodanya, begitu ya. Karena itu, kita tunggu saja seperti apa casenya, dan sebenarnya kalau bagus lagi jika dewas mengumumkannya lebih detail lagi," kata Hinca.