Dahlan vs DPR

DPR disebut telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam hal perpanjangan kontrak Freeport.

Dahlan Iskan menjadi sasaran omelan terkait karut marutnya pengelolaan BUMN.

Anggota DPR menilai Dahlan nekat tidak hadir karena merasa dekat dengan Presiden SBY.

Ketua Komisi IX DPR mengatakan dia akan berkurang cantiknya jika terus marah-marah kepada Dahlan.

Menurut Benny, Menteri BUMN adalah mitra Komisi VI, bukan Komisi IX dan VII.

DPR merasa dibuat tak terhormat oleh Dahlan.

Dahlan siap jika pemerintah meminta BUMN menguasai Inalum.

Dahlan berjanji akan datang jika diundang DPR.

DPR ancam laporkan Dirut RNI ke polisi lantaran isu pemalakan tidak terbukti.

Ismed pasrah diusir dari rapat Komisi VI DPR.

Dirut RNI hanya tertunduk lesu mendapat serangan bertubi-tubi dari anggota DPR.

DPR yakin, jika Presiden SBY yang memerintahkan maka Dahlan akan nurut.

"Kami meminta pimpinan untuk memanggil paksa Dahlan sesuai UU MD3, karena telah melecehkan Parlemen," ujar Ribka.

Dirut Pelindo II akan diminta pertanggungjawaban ketidakhadiran dengan menyertakan pasport sebagai alat bukti.

Dahlan tidak memenuhi undangan rapat Komisi IX lantaran bukan rekan kerjanya.

Dahlan kembali akan dipanggil untuk ketiga kalinya menjelaskan perkara outsourcing di BUMN oleh komisi IX.

DPR mengingatkan Dahlan akan persoalan outsourcing dan lahan BUMN.

"Besok (Rabu, 20/3) kita undang lagi untuk yang ketiga kalinya," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di DPR.

"DPR hanya ingin tahu dari penjelasan orang yang di audit BPK, hanya ini yang ingin DPR ketahui," kata Satya.

DPR menyayangkan langkah PLN yang menyewa pembangkit listrik dari China.