DPR minta Dahlan jelaskan sewa pembangkit listrik China

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menuturkan, salah satu faktor yang perlu dijelaskan adalah penyewaan pembangkit listrik dari China. Hal ini dinilai sebagai salah satu faktor ketidakefisienan PLN. Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan ini.

DPR menyayangkan langkah PLN yang menyewa pembangkit listrik dari China. "PLN perlu mengklarifikasi hal tersebut mengingat perseroan sesungguhnya dapat memaksimalkan proyek pembangunan tenaga listrik sendiri," ujarnya saat di Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (6/2).

Menurutnya, laporan BPK yang menyebutkan adanya inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun perlu diselesaikan. Mengingat selama ini PLN masih mengandalkan anggaran negara dalam operasionalnya.

"Harapannya inefisiensi di tubuh PLN jangan sampai terjadi ke depannya. Ini berkaitan dengan penerimaan negara. Meski ada identifikasi mengenai kerugian negara, maka harus ada langkah investigasi," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut terjadinya inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun. Salah satu penyebabnya karena PLN terlambat membangun proyek pembangkit listrik 10.000 MW. PK menilai PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit listrik sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Hasil audit tersebut juga memberi gambaran ketidakefisienan PLN yang terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, PLN terlambat mengupayakan pemenuhan gas untuk kebutuhan pembangkit dan beberapa pemasok tidak dapat memenuhi pasokan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani.