Bapenda

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

DPRD Kabupaten Serang menyetujui LKPJ Bupati Serang 2025 dengan catatan strategis. Rekomendasi fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja OPD demi kemandirian fiskal.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menyederhanakan proses pembayaran PBB-P2 mulai tahun 2026, cukup dengan NOP tahun sebelumnya, untuk meningkatkan layanan dan kepatuhan pajak warga.

Tim Pajak Bekasi di Kabupaten Bekasi dituntut segera membuktikan kinerja dalam menjaring potensi pajak demi peningkatan pendapatan daerah, yang krusial untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Sebanyak 174 kendaraan terjaring operasi pemeriksaan Pajak Kendaraan Bekasi di Cikarang Utara. Petugas gabungan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan Digitalisasi Pajak GIS sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026, dengan fokus pada akurasi data dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, mengingat APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional. DPRD Jabar mendesak mitigasi risiko fiskal atas tren.

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Dirut RSUP NTB, sebagai Kepala Bapenda NTB menuai sorotan. Pemprov NTB tegaskan keputusan ini didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang relevan, bukan hanya latar belakang profesi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, melakukan sidak untuk memastikan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Bogor berjalan baik. Penasaran bagaimana upaya Pemkab Bogor tingkatkan integritas layanan publik?

Bupati Penajam Paser Utara menunda pembayaran TPP bagi ASN yang menunggak PBB. Kebijakan ini bertujuan mendisiplinkan ASN dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 30 Oktober 2025 sebagai batas akhir pembayaran PBB-P2. Wajib pajak diimbau segera melunasi agar terhindar dari denda dan mendukung peningkatan PAD.

Pemkot Bandarlampung berinovasi dengan hadiah minyak goreng untuk pembayaran PBB, berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat demi PAD. Simak strategi unik ini!

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memberikan apresiasi unik kepada pengendara yang taat membayar Pajak Kendaraan Pulang Pisau. Simak syarat dan tujuannya untuk pembangunan daerah!

Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan penertiban reklame tak berizin Surabaya, mencopot 155 unit sejak Agustus. Langkah tegas ini demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga ketertiban kota.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya keras meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan pajak sarang burung walet. Apa kendala utama yang dihadapi dalam proses ini?

Pajak Mamin Kota Batu mencatat realisasi fantastis, mencapai 73% target hingga Agustus 2025. Temukan strategi Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Lima perusahaan kehutanan di Papua Barat telah menyetor Pajak Alat Berat Papua Barat senilai Rp423,84 juta. Bagaimana upaya pemerintah daerah mengintensifkan pendapatan dari sektor strategis ini?