Selain lebih sederhana, Kurikulum Merdeka juga dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam berinovasi merancang rencana pembelajaran yang relevan bagi anak-anak didiknya.

Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah menyatakan dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.

Penerapan di Sekolah Penggerak menjadi modal awal transformasi pendidikan dari segi kurikulum. Pemberian kurikulum yang disederhanakan dan disempurnakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan.

Kemendikbud resmi mengumumkan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan. Namun PTM tersebut hanya dapat diterapkan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pembubaran BSNP melalui Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 menuai protes.

Kemendikbudristek telah menetapkan sekolah di wilayah PPKM level 1-3 dapat menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas. Ternyata kebijakan ini disambut baik oleh oleh para pemangku kepentingan. PTM di level PPKM 1-3 sudah harus dijalankan demi mutu pendidikan di Tanah Air.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengatakan Asesmen Nasional (AN) bukan hanya sekadar pemetaan.

Asesmen Nasional akan dilakukan pada sebagian siswa kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak di setiap sekolah dan madrasah. Pelaksanaan asesmen akan dilakukan secara bertahap pada setiap jenjang guna memungkinkan sekolah berbagi sumber daya.

Sekolah di Kota Bandung mengapresiasi keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang mengubah sistem penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. Di mana sebelumnya dana BOS disalurkan ke rekening pemerintah daerah untuk selanjutnya diberikan ke pihak

Salah satu Sekolah yang menggelar PTMT di Kabupaten Soppeng adalah SMA 1. SMA 1 Soppeng sudah mulai memberlakukan PTMT sejak Maret lalu.

Menurut Mugono, dulu dana BOS dari Kemendikbud turun ke Dinas Pendidikan Provinsi baru kemudian ke sekolah. Dengan mekanisme tersebut Dana BOS sering sekali datang terlambat. Hal ini ini cukup membuat para kepala sekolah pusing karena harus mencari dana talangan untuk operasional sekolah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengajak para akademisi, praktisi pendidikan, widyaiswara, pengawas sekolah di 111 kabupaten/kota daerah sasaran program untuk berpartisipasi.

Para guru pun menyambut positif program kuota gratis ini karena sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar secara daring selama masa pandemi.

Program yang bertujuan untuk membantu siswa belajar di rumah selama Pandemi Covid-19 ini mendapat sambutan baik dari orang tua siswa. Salah satunya, Magdalena Latuheru.

Menurut Tiara, bantuan ini memiliki peran penting dalam kelancaran PJJ. Mengingat, aktivitas pembelajaran daring kerap membutuhkan banyak kuota internet. Belum lagi rumahnya yang tidak memiliki wifi.

Berbagai penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 menjadi pencapaian tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di antaranya adalah kebijakan tentang bantuan kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring

Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu fokus pemerintah agar masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari situasi pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan diterbitkan dan aneka program dilaksanakan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyalurkan bantuan kuota data internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Bantuan kuota tersebut akan dikirimkan secara bertahap pada Oktober 2020, yaitu pada 22-24 Oktober 2020 untuk tahap pertama dan 28-30 Oktober 2020 untuk penyaluran tahap kedua.