Kebijakan fiskal di 2021 sejalan dengan apa yang disampaikan dan menjadi penyusunan tema besar pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2021. Di mana akan diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang tersebut terutama di dalam isi penjelasannya. Terutama revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari sebelumnya di 3 persen menjadi lebih besar lagi.

Komisi XI DPR akan memanggil Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia saat masa sidang dibuka. Hal itu membahas perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementeriannya menyusun skema fiskal 2021 lebih tajam. Sebab, ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan masih akan berlanjut di 2021. Presiden Jokowi, pertama, meminta daya tahan ekonomi nasional dibenahi untuk menangkal gonjang-ganjing perekonomian global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permintaan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah. Dana tersebut rencananya akan mulai dikucurkan paling lambat tahun 2021.

Pemerintah mengubah Penyaluran Dana BOS mulai 2020 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi, sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan setiap saat selalu mendapat curhatan dari berbagai kementerian dan lembaga mengenai kekurangan anggaran. Bahkan, beberapa kementerian mengaku lebih penting dibandingkan dengan kementerian lainnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku kerap mendapatkan keluhan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) terkait pengelolaan APBD yang jumlahnya tidak menentu. Padahal, perhitungan pemerintah dalam menyusun anggaran tiap tahunnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan stabil di level 5 persen di tengah perlambatan ekonomi global. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya berfungsi untuk menyokong (support) pertumbuhan Indonesia di tengah tren semakin menurunnya ekonomi dunia.

Anggota DPR tersebut bercerita pernah mempunyai pengalaman buruk terjebak dalam lift di gedung DPR. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memperbaharui lift-lift tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikan reformasi fiskal menjadi kunci selamat Indonesia mengarungi gejolak perekonomian dunia. Salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Presiden Jokowi menjabarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia trennya meningkat.

Suahasil menjelaskan, target defisit tersebut tercatat lebih rendah dari defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2019 sebesar 1,84 persen.

Total anggaran yang diusulkan oleh keempat menko adalah Rp 1.262 triliun. Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir pun menyetujui usulan anggaran masing-masing kemenko untuk tahun 2020.

Menko Puan mengatakan dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.

Komisi I DPR menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat itu membahas soal anggaran kerja tahun 2020. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun. Pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 126,5 triliun.

Selain itu, asumsi dasar soal inflasi, rencananya akan ditetapkan di kisaran 2-4 persen dan suku bunga kisaran 5-5,3 persen. Sementara untuk nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau USD akan berada di kisaran 14.000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun rapat kali ini membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020. Presiden Jokowi mengingatkan tantangan yang harus dihadapi di 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 menorehkan capaian menggembirakan. Dia menjalankan, capaian positif ditunjukkan salah satunya dengan berkurangnya jumlah revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap.