Kemhan Minta Tambahan Anggaran Rp17,5 Triliun ke DPR
Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat itu membahas soal anggaran kerja tahun 2020.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp17,5 triliun. Pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp126,5 triliun.
"(Kenaikan anggaran?) Sekitar Rp17,5 triliun," kata Sekjen Kemenhan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurut Agus, anggaran itu akan dialokasikan untuk beberapa sektor. Mulai dari Mabes TNI, Kemhan, hingga alutsista.
"Untuk Mabes TNI, Kemhan angkatan, dan salah satunya untuk alutsista dan untuk anggaran tambahan untuk kebutuhan bela negara. Untuk di Kemhan," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan alokasi rinci kenaikan anggaran Rp17,5 triliun itu. Sebesar Rp1,9 triliun untuk kopsus TNI hingga Rp3,4 triliun untuk alutsista.
"Dan untuk angkatan laut sendiri mendapat Rp2,8 triliun. Juga hal yang sama untuk modernisasi Alutsista, non Alutsista dan sarpras matra laut. Dan angkatan udara mendapatkan jatah Rp3,9 triliun untuk merealisasikan Alutsista non Alutsista dan sarpras matra udara," ucap Hadi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaLayanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnya