Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk mengubah sejumlah asumsi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Perubahan ini terjadi seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi global dan kasus pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara pada semester I-2021 mencapai Rp886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen dibandingkan tahun lalu. Capaian tersebut merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun.

Suahasil menyebut, saat ini realisasi anggaran klaster kesehatan adalah Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021. Realisasi ini mengalami peningkatan, sebab sampai dengan kuartal I lalu anggarannya baru terserap Rp14,91 triliun.

Kementerian Keuangan memaparkan usulan asumsi makro sektor energi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 kepada Komisi VII DPR RI, Kamis (10/6).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan, pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1.37 triliun di 2022. Angka ini turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1.39 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mencatat, penyerapan anggaran di lingkungan kementeriannya baru mencapai 27,26 persen hingga 4 Juni 2021. Adapun pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1.39 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan, mengelola APBN di tengah pandemi, seperti halnya mengemudi kapal besar di ombak yang besar. Namun kapal harus tetap kuat, fleksibel, dan memiliki tujuan dan arah yang jelas, serta mampu mengalkulasi ketahanan atas serangan badai tak terduga.

Ketua Panja Pendapatan, Fathan mengingatkan pemerintah agar menindaklanjuti hasil rapat Panja tersebut. Ada 6 hal yang ditekankan oleh Komisi XI.

Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Kesepakatan ini setelah adanya rapat panitia kerja (panja) Komisi XI dengan pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, mengatakan pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Udara tahun 2022 sebesar Rp 20,95 triliun, namun Kementerian Keuangan dan Bappenas menyatakan komposisi pagu indikatif untuk Ditjen Perhubungan Udara hanya Rp 7,03 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, pagu anggaran tahun 2021 Perhubungan Darat mengalami penurunan Rp 1,9 triliun, dari semula Rp 7,64 triliun menjadi Rp 5,6 triliun.

Kodrat pun berharap kondisi perekonomian akan menjadi lebih baik, sehingga anggaran untuk K/L bisa lebih optimal. Namun untuk tahun ini akan terus berlangsung.

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal, Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi Rp 8,9 triliun. Namun berkurang Rp 57 miliar pasca dialihkan untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Sofyan Djalil melaporkan, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran Rp 2022 sebesar Rp 8,3 triliun. Anggaran tersebut rencana dipakai untuk beberapa program, utamanya dalam memberantas praktik penyalahgunaan sertifikat tanah oleh mafia tanah.

Pemerintah mengusulkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2022 sebesar Rp5,04 triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas di sektor ESDM.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti, manajemen pengelolaan subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini belum berjalan maksimal. Sebab, faktanya di lapangan pengelolaan belanja subsidi masih memiliki kelemahan yang mendasar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 bisa lebih baik daripada tahun ini. Dalam hal ini termasuk soal dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi.

Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih konsolidatif. Mengingat pada semester terakhir, ekonomi global mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.