Dapat Anggaran Rp8,3 Triliun di 2022, Sofyan Djalil Ingin Berantas Mafia Tanah
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Sofyan Djalil melaporkan, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran Rp 2022 sebesar Rp 8,3 triliun. Anggaran tersebut rencana dipakai untuk beberapa program, utamanya dalam memberantas praktik penyalahgunaan sertifikat tanah oleh mafia tanah.
Sofyan Djalil menyebutkan, nilai anggaran 2022 Kementerian ATR/BPN berkurang dari 2021 yang sekitar Rp 8,7 triliun.
"Jadi memang berkurang dari angka yang lalu, yaitu terjadi pengurangan sebesar 8,86 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2021," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/6).
Untuk program kerja 2022, Sofyan melanjutkan, Kementerian ATR/BPN ingin mempercepat penataan tata ruang pada tingkat kabupaten/kota, termasuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sekaligus memperkecil praktik mafia tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Bank Tanah.
"Pembentukan bank tanah akan efektif tahun depan meskipun tahun ini persiapan awal, mudah-mudahan sudah akan bisa keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama," jelas Sofyan.
"PP-nya sudah oke, tinggal Perpres kelembagaannya yang sedang kita siapkan, dan pemasukan modal awal. Mudah-mudahan bank tanah ini bank tanah akan bekerja full untuk melaksanakan tugas yang diharapkan oleh Undang-Undang," tambahnya.
Selain melalui program-program tersebut, Sofyan juga ingin mengencangkan penataan data pertanahan melalui sistem digital. Sehingga daya pertanahan bisa terintegrasi, sekaligus menekan praktik mafia tanah.
"Digitalisasi data pertanahan. Sebelumnya kita sudah sepakat bahwa elektronik kita akan evaluasi, tetapi kita digitalisasi data terus kerjakan sebagai bagian dari administrasi pertanahan," tukas Sofyan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca SelengkapnyaDi Hadapan DPR, AHY Ungkap Program Prioritas Kementerian ATR di Antaranya Membasmi Mafia Tanah
AHY menegaskan persoalan mafia tanah diperlukan penanganan khusus
Baca SelengkapnyaVIDEO: Pesan Tegas Hadi ke Menteri Agraria AHY: Jangan Takut, Gebuk Mafia Tanah!
Hadi Tjahjanto mengaku memberi pesan kepada AHY, terkait tugas di Kementerian ATR BPN
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wakil Menteri ATR: Berkat Presiden Jokowi, Rakyat Bisa Tidur Nyenyak Tanpa Takut Mafia Tanah
Raja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah, sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.
Baca SelengkapnyaAset Senilai Rp4 Miliar Milik Pertamina di Tangerang Selatan Kini Tak Lagi Dikuasai Mafia Tanah
Aset milik Pertamina itu berhasil diselamatkan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaAHY Temui Jaksa Agung: Banyak Sekali Rakyat Menderita karena Mafia Tanah
Menurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Dakwaan Kasus Korupsi SYL Ada Aliran Rp40 Juta ke NasDem
SYL terjerat kasus korupsi dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya