Perantara Suap APBN-P Eka Kamaluddin Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara. Eka didakwa secara bersama-sama menerima suap sebesar Rp 3,6 miliar terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN Perubahan 2018.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang membidangi keuangan memuji keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mencapai target penerimaan negara yang dipatok dalam APBN 2018. Dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dalam APBN 2018, capaian pemerintahan Jokowi itu tembus Rp 1.896,6 T.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mengubah alokasi subsidi ke sektor produktif sejak 2015. Belanja subsidi sejak 2015 diubah ke sektor perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat dengan pemerintah mengenai kesimpulan laporan semester I-2018 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan prognosis semester II-2018 APBN 2018.

"Iya ini masuk budget tahun depan. Tapi uangnya, loan-nya sudah ditandatangani ini soft loan. Masuk APBN dan akan dibagi sesuai dengan kebutuhan (lembaga terkait). Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mau di bawah APBN."

Dari total ajuan itu, kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp 21,3 triliun. Sementara itu kebutuhan belanja barang Rp 23,1 triliun, dan belanja modal Rp 1,7 triliun. Jumlah terbesar akan diperuntukan untuk Sekretariat Jenderal yaitu mencapai Rp 20,9 triliun.

Sementara itu, sampai dengan akhir Mei 2018, realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul sebesar Rp 538,66 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 144,99 triliun, dan hibah sebesar Rp 1,41 triliun. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp 779,51 triliun

Adapun beberapa program Kemenkopolhukam tahun depan di antaranya mendorong peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019. Ini merupakan salah satu program prioritas.

Sri Mulyani dan Banggar DPR rapat bahas kerangka ekonomi 2019. Rapat tersebut membahas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN TA 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Penerimaan negara masih terancam karena pelemahan ekonomi dan rendahnya harga minyak dunia.

Politikus PKS ini juga mendukung hukuman mati bagi bandar narkoba.

"Jangan sampai republik ini hanya dijaga Polri selama 11 bulan saja," ujar Masinton.

Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

Rendahnya penyerapan anggaran karena kepala daerah takut proyek yang dijalankan berujung kasus hukum.

Ada yang mengaku heran dengan keputusan Jokowi memangkas anggaran pembangunan tol laut.

Namun, Menteri Darmin menegaskan belum bisa langsung mengerjakan pesan Presiden Jokowi tersebut.

Tjahjo juga minta pemerintah Kalsel dapat memangkas proses birokrasi agar mempermudah masyarakat dalam hal administrasi.

"Kami harap realisasi anggaran harus efektif jadi tidak terjadi kebocoran atau tidak tepat sasaran," tegas Agus Marto.