Anggaran cuma Rp 1,4 T, Jokowi dituding tak serius berantas narkoba
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menuding Presiden Joko Widodo tak serius dalam memberantas peredaran narkoba. Sebab, dukungan yang diberikan pemerintah cukup, yakni hanya sebesar Rp 1,4 triliun.
"Negara tidak peduli dengan ini. Anggaran hanya Rp 1,4 triliun. Bagaimana bisa tangani masalah yang banyak dengan pintu masuk? Rp 1,4 triliun lawan ratusan triliun (dari bandar narkoba) itu impossible," kata Nasir dalam diskusi 'Pulau Penjara Rehabilitasi Narkoba, Perlukah?' di Komunitas Kedondong, Jalan Kedondong, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).
Dia juga mengomentari gagasan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso yang ingin menempatkan bandar narkoba ke pulau terpencil. Bagi dia, penempatan di pulau terpencil hanya akan membuat bandar semakin leluasa beroperasi.
"Bandar narkoba jangan ditempatkan di pulau terluar, makin enak mereka di sana. Di penjara di sini aja masih bisa bermain. Nanti di sana mereka tak akan terpantau," ujarnya.
Menurut politikus PKS ini, hukuman yang paling setimpal untuk para bandar narkoba adalah hukuman mati. Sebab dari pengalaman yang ada, banyak para bandar melakukan transaksi suap dengan sipir yang membuat peredaran narkoba tidak pernah berhenti.
"Ada satu lapas di mana bandar narkoba dengan sogok Sipir. Uang bagi bandar itu tak masalah tapi bagi sipir itu besar. Maka bagi saya bandar ini dihukum mati," kata dia.
Namun untuk mewujudkan hukuman mati bagi bandar narkoba tak serta merta dilakukan begitu saja. Aspek pembenahan di segala lini menjadi suatu hal yang perlu dilakukan segera.
"Semuanya harus dibenahi, baik aspek hukum maupun penyelenggara hukum seperti kepolisian, sipir dan sebagainya. Bandar hukum mati dan penyalahguna direhab," papar Nasir.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Resmikan Perbaikan 5 Ruas Jalan Daerah di NTB Senilai Rp211 Miliar
Baca SelengkapnyaBandara ke-25 yang dibangun pemerintah ini menghabiskan anggaran senilai Rp437 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, 15 ruas jalan yang diperbaiki dan dibangun tersebar di 9 kabupaten/kota di Sulteng.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya