Gubernur BI usul Kemenkeu dampingi pemda efektifkan anggaran belanja

Merdeka.com - Pada triwulan II tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh melambat. Hanya 4,67 persen atau lebih rendah dibanding triwulan I/2015 yang tumbuh 4,7 persen. Pemerintah membela diri dengan menyatakan bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara lain. Pemerintah juga berlindung di balik lambannya penyerapan anggaran baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Per Juli 2015, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar 46 persen atau Rp 913,5 persen dari pagu belanja negara dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 524,1 triliun atau baru 39,7 persen dari pagu anggaran Rp 1.319,5 triliun.

Penyerapan anggaran transfer daerah pun masih minim. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, dana pemerintah daerah yang masih parkir di perbankan pada Juni 2015 sekitar Rp 273,5 triliun.

Dana ‎yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah akhirnya hanya mengendap di bank. Kondisi ini pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lambannya laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dana tersebut belum seberapa dibandingkan total dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan, dana pemerintah pusat ke daerah dianggarkan Rp 685,4 triliun. Terdiri dari dana transfer daerah Rp 664,600 triliun dan dana desa sebesar Rp 20,776 triliun.

"Karena transfer pemerintah pusat ke daerah sudah, tapi pemda realisasi masih rendah. Kalau pemerintah pusat, kan bisa dikendalikan, seperti TEPRA," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo‎ saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Agus Marto mendorong pemerintah pusat memberikan pendampingan agar pemerintah daerah menggenjot belanjanya.

"Kami memandang perlu ada pendampingan. Kami harapkan realisasi anggaran harus efektif jadi tidak terjadi kebocoran atau tidak tepat sasaran," tegasnya.

Sebaliknya, pemerintah daerah diminta pro aktif melakukan konsolidasi untuk merealisasikan anggaran belanjanya. Karena pemerintah pusat telah memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan transfer ke daerah dan dana desa.

"Kami mengharapkan semua daerah memperhatikan untuk realisasi. Dana desa itu sudah diturunkan tapi masih tersendat di pemkab, kita sama-sama lihat kuartal II," tutup Agus.