Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran

Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran Taufiqurrahman Ruki. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki meminta kepala daerah, kementerian/lembaga negara agar tidak takut mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran. Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

"Nah bahwa adanya ketakutan-ketakutan dari pengguna anggaran, apakah bupati atau gubernur atau kementerian/lembaga saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk menerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki di Istana Bogor, Senin (24/8).

Ruki menjelaskan, jika ada indikasi merugikan keuangan negara, maka KPK akan melakukan koordinasi dengan BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi ditemukan, perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru KPK masuk dan maju dengan penyidikannya.

"Dengan demikian tidak terjadi hiruk pikuk. Kalau baru indikasi-indikasi lebih baik kita kembalikan dulu pada ahlinya yaitu auditor investigasi, mereka cukup mampu untuk melakukan seperti itu," katanya.

Ruki menegaskan, tak ada toleransi soal kebijakan yang masuk dalam ranah hukum korupsi. Maksud pengambilan kebijakan soal kesalahan administrasi, kata Ruki, maksudnya adalah menafsirkan kebijakan itu sendiri dan keluar dari kewenangannya.

"Nah itu penilaian terhadap itu. Apakah diskresi itu bertentangan dengan hukum, apakah diskresi itu betul-betul diperlukan. Jadi bukan perbuatan pidananya yang ditoleransi. Dalam kebijakan itu kan enggak semuanya harus sesuai dengan garis, ada hal-hal yang perlu ditoleransi," jelas Ruki.

"Ambil contoh paling konkret, ketika misalnya ada sebuah kampung kebakaran, tadi contohnya itu, apakah gubernur wali kota itu kemudian tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban. Mereka mengatakan tidak berani kami, karena kebijakannya tidak begitu. Menurut saya ini yang salah," tandasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya