Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, diminta untuk realistis mengenai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 - 5,8 persen pada 2022. Hal ini disampaikan oleh sejumlah fraksi di dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (25/5).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi pemerintah mencapai sebesar Rp40,7 triliun. Angka ini meningkat sebesar 24,1 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp32,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, agar hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ditingkatkan kualitasnya. Sebab pengelolaan keuangan daerah sendiri masih belum dilakukan secara efisien, efektif, dan disiplin, serta masih terjadi ketimpangan kinerja fiskal antar daerah.

Dalam rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada 2022. Asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar BPKP mengaudit K/L mengenai penggunaan produk-produk dalam negeri. Dari hasil audit, tidak menutup kemungkinan akan ada pengenaan sanksi kepada pejabat K/L bersangkutan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, kembali mengkritisi anggaran belanja barang dan modal pemerintah yang masih banyak untuk impor. Bahkan 80 persen dari anggaran yang seharusnya bisa dibelanjakan di dalam negeri, justru untuk impor.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut, untuk menyusun Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 diperlukan sinergi yang baik antara Kementerian dan Lembaga pembina DAK. Mulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan Non Fisik.

Guna mengatasi masalah ini, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud. Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pandemi Covid-19 menjadi tekanan yang luar biasa bagi negara di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi, kehadiran virus asal China itu sudah menghilangkan kesempatan Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3 persen.

Pemerintah masih menitikberatkan peran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Terlebih berbagai leading sektor mencatatkan kinerja lebih baik ketimbang tahun 2020 lalu.

Menurut Said, hal tersebut menjadi krusial mengingat perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara sebanyak Rp2.750 triliun akan dipakai untuk memulihkan ekonomi negara. Dana tersebut tentunya berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemotongan atau refocusing pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2021 sebesar Rp 12,4 triliun. Dengan begitu, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun.

amanat Undang-Undang Dasar menyebutkan, APBN merupakan wujud pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi anggaran belanja sudah di alokasikan untuk anggaran dan program, baik untuk sekolah, infrastruktur, bansos dan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk gaji dan tunjangan pegawai pada Juli 2020 hanya terealisasi sebesar Rp91,0 triliun. Angka ini turun 6,5 persen dari realisasi periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp97,3 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan butuh total investasi mencapai Rp2.058 triliun untuk membangun infrastruktur periode 2020-2024. Namun, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap kebutuhan pendanaan Kementerian PUPR masih relatif kecil.

Sebagaimana diketahui, pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, pemerintah diperkenankan melakukan anggaran dengan defisit di atas 3 persen. Sehingga melalui Peraturan Presiden No 54 tahun 2020 defisit anggaran bisa melebar hingga 5,07 persen.