Merdeka.com - Pemerintah masih menitikberatkan peran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Terlebih berbagai leading sektor mencatatkan kinerja lebih baik ketimbang tahun 2020 lalu.

"Countercyclical (APBN) di 2021 masih kita lakukan juga. Akan tetapi kali ini fokusnya lebih memperkuat proses pemulihan ekonomi, karena kita tahu bahwa di 2021 berbagai indikator ekonomi lebih baik dari 2020. Nah, dalam konteks ini APBN di dorong melakukan perannya dalam mendukung pemulihan ekonomi 2021," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu dalam acara Lecture Series ke-6 bertajuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19: Telaah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi, Kamis (29/4).

Dia mengungkapkan, kerja keras APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi di tahun ini tercermin dari meningkatnya belanja negara di kuartal I. Tercatat, realisasi belanja negara tumbuh sebesar Rp523 triliun hingga Maret 2021.

"Itu artinya belanja negara tumbuh 15,6 persen secara year on year (yoy)," jelasnya.

Febrio merinci, peningkatan realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tumbuh 41,2 persen. Anggaran digunakan untuk belanja modal (proyek infrastruktur dasar dan konektivitas), belanja barang (vaksinasi dan bantuan produktif), serta penyaluran berbagai bansos.

Sedangkan untuk belanja non-K/L, realisasi naik mencapai 9,9 persen. Anggaran digunakan untuk manfaat pensiun, subsidi energi, dan program pra kerja. Lalu, belanja lainnya yakni transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tercatat yang tumbuh sebanyak 0,9 persen. Adapun komponen yang tumbuh positif ialah DAK, Dana Desa (penyaluran BLT Desa), DBH, dan DID.

Kemudian pembiayaan investasi tumbuh sebesar 85,4 persen yang ditujukan pada pencairan investasi pada LMAN. Anggaran digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional. Terakhir, kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung oleh kinerja program PEN.

Per 16 April 2021, realisasi mencapai Rp134,1 triliun atau setara 19,2 persen dari total pagu yang disediakan sebesar Rp 699,43 triliun. "Di dalam PEN itu termasuk pembiayaan vaksinasi gratis bagi181,5 juta target yang kita harapkan untuk mencapai herd immunity," tukasnya.