Kemenkeu: Belanja Negara Rp2.750 Triliun akan Dipakai Pulihkan Ekonomi
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara sebanyak Rp2.750 triliun akan dipakai untuk memulihkan ekonomi negara. Dana tersebut tentunya berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
"Ketika kita mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas maka kita membantu negara, kita ikut serta membiayai Rp 2.750 triliun keperluan pemulihan ekonomi," ujarnya, Jakarta, Senin (22/3).
Dari anggaran Rp2.750 triliun, pemerintah memfokuskan sebesar Rp700 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Hampir Rp700 triliun yang sangat spesifik kita pantau secara detail pelaksanaannya sebagai program pemulihan ekonomi nasional," jelas Suahasil.
Dengan adanya keperluan tersebut, Suahasil mengajak para wajib pajak untuk ikut membantu menyukseskan melawan pandemi Virus Corona. Sebab, setiap Rupiah yang disetorkan untuk pajak ikut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.
"Situasi pandemi Ini membutuhkan kegotongroyongan kita, kebersamaan kita untuk bisa menanggulangi (pandemi). Luar biasa kebutuhan yang diperlukan oleh negara," jelasnya.
Suahasil menambahkan, pelaporan SPT menjadi bagian dari perjuangan memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari virus Covid-19. Sementara, negara memberikan dukungan sehingga setahap demi setahap kegiatan ekonomi bisa terbuka kembali.
"Kepada group WhatsApp yang ibu/bapak jadi anggota, ingatkan saudara-saudara kita semua ini saatnya kita membantu negara pada saat pandemi menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT pajak, dan kemudian membayar pajak yang terutang jika memang masih ada yang belum dilengkapi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya