Mendagri Tito Karnavian

Revisi tersebut akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi.

Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Implementasi kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.

Skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata.

Pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah dapat dibedah melalui program serupa pada tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.