Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu memprediksi, potensi terjadinya politik uang tertinggi di Pemilu 2019 terjadi saat masa tenang. Tiga hari sebelum hingga hari H pencoblosan.

"Kami memetakan potensi politik uang tinggi di masa tenang, yaitu 14-16, maka kami instruksikan jajaran untuk patroli pengawasan bahwa ini agar menutup gerak perbuatan dilarang," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Hotel Saripan Pasific, Sabtu (6/4).

Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan modus baru dalam praktik politik uang dalam Pemilu 2019. Modus baru itu adalah mengiming-imingi calon pemilih dengan uang elektronik atau e-money.

Abhan mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut temuan PPATK mengenai politik uang modus baru. "Kami coba lihat dulu dokumennya, tentu laporan siapapun tentu akan kita kaji," kata Abhan.

Setelah mendalami laporan adanya politik uang berbentuk pemberian e-money, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan PPATK.

"Tapi tidak semua hasil investigasi bisa disampaikan detail ke publik," ucapnya.

Namun dia memastikan, apabila terbukti ada peserta pemilu menjalankan politik uang dalam bentuk apapun, maka hukuman berat menanti.

"Kalau terbukti dan inkrah, sanksinya jelas kalau dilakukan peserta pemilu bisa didiskualifikasi. kan banyak yang di DKI," tegasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat