Merdeka.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan negara harus hadir memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah keinginan dan cita-cita dari para pendiri bangsa.

"Inilah cita-cita tertinggi negara tertinggi Indonesia, hanya bisa diwujudkan jika bangsa negara kita merdeka, bersatu, berdaulat, ketiganya menjadi kondisi yang harus dipenuhi," kata Salim saat sampaikan orasinya saat webinar, Mimbar Demokrasi Kebangsaan F-PKS DPR RI, Jumat (27/8).

Namun, menurut Salim, Indonesia sekarang sulit mencapai keadilan dan kemakmuran. Sebab, demokrasi sekarang seolah melupakan nilai-nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Jika ada pertanyaan reflektif kenapa bangsa kita tidak maju-maju? Atau sepertinya sulit mencapai kemakmuran? Secara sederhana kita bisa jawab karena kita belum merdeka, belum benar-benar bersatu, berdaulat. Itulah tantangan kita bersama," tegasnya.

"Demokrasi kita baru menampakan wajah prosedural. Itupun banyak pengamat, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil yang menilai akhir-akhir ini cendurung mengerah kepada otoritarianisme baru sehingga membuat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan," jelasnya.

Padahal, kata Salim, demokrasi yang dijalankan seharusnya harus sesuai sila ke-4 Pancasila yakni, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

"Sehingga, berbicara demokrasi juga bukan hanya bicara soal politik, tetapi juga tentang ekonomi, sosial, budaya yang mampu mendatangkan serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Bukan saja persamaan politik yang kita tuntut, akan tetapi juga persamaan di ekonomi, sosial, budaya berupa kesejahteraan yang seadil-adilnya," jelasnya.

"Demokrasi kerakyatan juga bukan soal kemanangan suara, Bung Hatta mengingatkan kita bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja. Tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusarayatan perwakilan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, dia berharap Indonesia dapat menerapkan demokrasi kerakyatan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Bukan malah ke arah liberal maupun otoriter yang jauh dari demokrasi kerakyataan.

"Demokrasi kerakyatan bukan relasi menang kalah, bukan adu kuat. Sehingga mencegah kekuasaan dikendilkan golongan mayoritas dan kekuasaan kekuatan minoritas elit politik dan pemodal. Karena, demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang berdiri tegak di atas orientasi etis daya rasionalistas dan kearifan untuk mencapai konsensus," jelasnya.